Kehamilan Kosong

Tinggalkan komentar

ibu hamil/ilustrasi

ibu hamil/ilustrasi

Banyak ibu hamil yang keguguran pada usia dibawah tiga bulan. Namanya keguguran, setiap perempuan pasti sedih, karena merasa kehilangan. Tapi ternyata tidak semua janin yang keluar pada usia dibawah tiga bulan itu layak disebut keguguran. Ada juga yang memang “harus” keluar dan dikeluarkan. Mengapa? Karena janinnya tidak berkembang atau disebut juga kehamilan kosong. Dalam bahasa kedokteran, kehamilan kosong itu disebut “Blight Ovum” alias BO.

Blighted ovum adalah kehamilan tanpa embrio. Saat BO, kantung kehamilan akan terus berkembang, layaknya kehamilan biasa, namun sel telur tidak berkembang secara sempurna.

Gejala BO bisa pula dilihat bila ibu mengalami flek yang terus tidak berhenti, hingga akhirnya keluar seperti menstruasi. Jadi, gejala blighted ovum dapat terdeteksi melalui pemeriksaan USG atau hingga adanya perdarahan layaknya gejala keguguran (abortus iminens) karena tubuh berusaha mengeluarkan konsepsi yang tidak normal.

Seorang perempuan yang mengalami BO akan merasakan gejala yang sama dengan kehamilan pada umumnya, haid terlambat, mual, muntah, pusing, dan ketika di testpack kehamilan pun positif. Namun ketika menginjak usia kehamilan enam hingga delapan minggu, saat diperiksa ke dokter untuk USG, maka akan terlihat kantung kehamilan berisi embrio yang tidak berkembang.

Aku pernah mengalami kehamilan BO ini, setelah kematian anakku yang kedua. Tak terbayangkan bagaimana rasanya, karena semula ku menyangka, ini yang namanya “keguguran”. Tapi setelah dijelaskan oleh dokter dan membaca sejumlah referensi, ternyata memang tidak ada yang perlu dipertahankan.
Menurut sumber yang kubaca itu, penyebab dari blighted ovum sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Namun diduga disebabkan kelainan kromosom, kelainan genetik, sel telur dengan kondisi kurang baik dibuahi oleh sperma normal atau sebaliknya.

Bila seorang ibu mengalami BO, maka tak ada jalan lain kandungannya harus dikuret. Tapi pada kebanyakan kehamilan BO, akan keluar dengan sendirinya pada usia kandungan sebelum mencapai tiga bulan. Meski begitu, masih dibutuhkan tindakan medis “untuk membersihkan”.

Tapi don’t wory, seorang ibu yang habis kuret—bila tidak ada masalah–bisa program hamil lagi setelah melewati tiga kali siklus menstruasi. ***

Pneumonia, Penyakit Pembunuh No 1 pada Bayi dan Balita

Tinggalkan komentar

bayi sakit/ ilustrasi

bayi sakit/ ilustrasi

dok: obatpneumoniapadabayi.wordpress.com

Tadinya tulisan ini akan kukirim ke sebuah media cetak. Sebelum tulisan kukirim, tak sengaja aku bertemu dengan redaktur rubriknya. Aku pun iseng menanyakan, bolehkah aku menulis tentang kesehatan. Kata sang redaktur,” Tidak boleh. Backgroundmu tidak pas.” Hiks. Ternyata ilmu itu ada kaplingnya masing-masing.
Aku sempat berdalih, kalau background-ku sebenarnya amat kuat, meski gak nyambung, hiks. Aku ingin menulis tentang bahaya penyakit pneumonia, dalam rangka memperingati hari pneomunia internasional pada 12 November nanti. Kubilang latarku cukup kuat, karena anak laki-lakiku, terenggut nyawanya karena penyakit itu.
Wokelah, tidak perlu ngotot-ngototan, soal background. Karena tidak boleh menulis di media cetak yang notabene bukan punyaku, aku nulis di blog sajalah… boleh kan…bebas to…

****
Belum banyak orang tua yang tahu tentang penyakit pneumonia. Padahal, penyakit ini adalah pembunuh nomor satu pada bayi dan balita. Hal itu mengacu pada hasil penelitian WHO dan UNICEF yang menyebutkan pneumonia adalah pembunuh paling utama dan penyebab kematian paling tinggi dibanding penyakit lainnya, seperti diare, malaria, dan campak.

Berdasarkan data World Healt Organization (WHO) 2011, setiap tahunnya lebih dari 2 juta bayi dan anak yang meninggal karena pneumonia. Itu artinya, dalam satu hari dari ada lima balita meninggal karena pneumonia. Dalam satu menit terdapat empat balita yang meninggal dunia. Bahkan United Nations Children’s Fund (UNICEF) memperkirakan penyakit pneumonia membunuh tiga juta anak setiap tahunnya.

Pada acara seminar yang bertema “Pneumonia Pembunuh Utama Pada Balita” di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa, 4 November 2014, Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung (PPML), Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI, dr Sigit Priohutomo, menjelaskan bayi dan anak-anak rentan dengan penyakit ini. Berdasarkan data yang dihimpun, ada sekitar 309 ribu anak terserang pneumonia di Indonesia setiap tahunnya, yang meninggal ada 197 ribu anak. Sehingga rasio-nya setiap 1,7 menit ada satu anak yang terserang dan setiap 2,6 menit ada yang meninggal.

Sayangnya, akibat ketidaktahuan orang tua, meski angka kematian yang begitu tinggi, ternyata belum banyak perhatian terhadap penyakit ini. Di negara berkembang, pneumonia merupakan penyakit yang terabaikan (the neglegted disease) atau penyakit yang terlupakan (the forgotten disease). Begitu banyak bayi dan anak-anak yang meninggal karena penyakit ini namun sangat sedikit perhatian yang diberikan. Bahkan banyak bayi dan balita yang meninggal karena pneumonia, akibat ketidaktahuan orang tuanya, bahwa penyakit itu berbahaya.

Kebanyakan orang tua baru menyadari betapa berbahaya penyakit itu, ketika kematian sudah merenggut nyawa sang buah hati. Apalagi di masyarakat kita masih berkembang pemahaman, bahwa bayi yang sakit tidak perlu buru-buru dibawa ke dokter atau minum obat. Bayi yang masih rentan dan baru lahir, tidak perlu dan tidak boleh minum obat yang banyak mengandung zat kimia.

Penyakit pneumonia yang gejalanya mirip influenza biasa, membuat orang tua sering mengabaikannya. Gejala umumnya hanya batuk biasa, yang kadang disertai sedikit demam. Perbedaannya dengan batuk biasa, pada penyakit pneumonia terjadi napas cepat. Hal inilah yang masih banyak belum dipahami para orangtua. Kekurangpahaman ini harus dibayar mahal.

Itulah yang kualami dulu. Ketika anak bujangku, Alvin Rafa, yang berpulang pada usia 2 bulan 10 hari. Alvin mengalami batuk, akibat tertular dari kakaknya, atu Icha, yang ketika itu masih berusia 1,8 tahun. Batuk Icha memang dahsat dan susah sembuh, karena Icha tidak bisa mau minum obat, dan selalu dikeluarkan lagi bila ada cairan obat yang tertelan. Batuk Icha juga menular pada mama dan papanya. Wal hasil, Alvin kecil terserang batuk yang berasal dari kakak, mama, dan papanya sekaligus.

Aku baru menyadari penyakit yang itu berbahaya, ketika dari hari kehari Alvin terlihat lemas, dan setiap akan batuk, sekujur tubuhnya membiru kehitaman. Alvin sempat dirawat di dua rumah sakit berbeda, hingga kemudian menghembuskan napas terakhir setelah delapan hari dirawat di ruang ICU. Sebuah kejadian yang amat jauh dari dugaanku. Bagaimana tidak, ternyata batuk bisa merenggut nyawa seorang manusia.

Sepeninggal Alvin, aku banyak mencari informasi tentang penyakit tersebut. Aku mendapat informasi dari internet, buku, majalah, berkonsultasi dengan beberapa dokter anak dan dokter paru.

Pneumonia adalah infeksi akut pada parenkim atau jaringan paru-paru, yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme, yang berdampak pada kerja alveoli. Alveoli yaitu organ yang berfungsi untuk menyerap oksigen dari atmosfer yang kemudian menyebarkannya ke seluruh tubuh. Akibat infeksi ini, fungsi alveoli menjadi terganggu karena terisi cairan, hingga mengakibatkan gangguan pernapasan.

Menteri Kesehatan periode sebelumnya, Endang Rahayu Sedyaningsih, mengakui, pneumonia masih belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, bagaimana bahayanya penyakit itu, tanda-tanda, serta gejalanya. Terbukti hanya satu dari tiga penderita saja yang sampai ke tenaga kesehatan. Padahal, pneumonia tercatat sebagai penyakit penyebab kematian paling utama di dunia bagi anak berusia bawah lima tahun (balita).

Untuk mengatasi penyakit dan menekan jumlah penderita , setiap tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Pneumonia Dunia (World Pneumonia Day). Di Indonesia, hari pneumonia diperingati sejak 2 November 2009. Peringatan itu dimaksudkan sebagai ajang sosialisasi dan upaya mencegah penyakit pneumonia.

Bayi dan anak-anak yang terkena pneumonia harus segera dibawa ke rumah sakit, karena khawatir penyakitnya menjadi berat yang menyebabkan fisiknya melemah. Menurut WHO, ada tiga klasifikasi pneumonia. Pertama, pneumonia sangat berat, ditandai dengan batuk dan kesulitas bernapas yang disertai dengan sianosis sentral–yakni dada, perut, bibir dan lidah bayi berwarna kebiruan—dan dinding dada sebelah bawah mengalami penarikan ke dalam (severe chest indrawing). Penderita biasanya sampai sulit minum.

Kedua, pneumonia berat, ditandai dengan batuk yang disertai kesulitan bernapas, napas sesak, bayi tampak menarik perut dalam-dalam saat bernapas, demam, kejang, rasa kantuk yang berlebihan, mengalami apnea (jeda napas saat tidur), disertai penarikan dinding dada bagian bawah ke dalam pada waktu anak menarik nafas. Ketiga, pneumonia (biasa). Tanda klinisnya adalah :batuk atau kesulitan bernafas tanpa penarikan dinding dada dan disertai pernafasan cepat.

Presiden Kongres Asian Pacific Society of Respirology (APSR) ke-19 Prof dr Faisal Yunus, PhD, SpP(K), seperti dikutif detikhealth (6/11) mengatakan pneumonia yang terjadi bayi baru lahir harus segera mendapat pengobatan. Peradangan pada paru-paru bayi yang masih kecil akan memiliki dampak yang lebih serius jika dibandingkan dengan pneumonia yang terjadi para orang dewasa.

“Kenapa bayi banyak meninggal karena pneumonia? Karena bayi itu paru-parunya kecil, begitu kena infeksi susah dapat oksigennya dan cepat matinya. Kalau orang dewasa masih sempat dipakai cara lain seperti menggunakan alat bantu nafas karena paru-parunya besar,” kata dr Faisal.

Yo wish. Sekian dululah.

Caleg Pilihan

Tinggalkan komentar

 

 

Andi-Ahmad- Ini masih cerita tentang pemilu lalu. Tepatnya pada saat hari H pemilihan legislatif. Aku datang ke TPS tempat namaku terdaftar, untuk melakukan pencoblosan. Hari sudah cukup siang ketika aku datang, karena merampungkan tugas liputan terlebih dahulu.

Meski datang siang, ternyata warga yang antri untuk mencoblos cukup banyak. Sebagian warga duduk di kursi yang sudah disediakan, sebagian lagi berdiri. Ada pula yang duduk di lantai, dengan menggelar koran atau plastik bekas. “Kirain kalau sudah siang, yang antri dikit. Jadi saya selesaikan dulu masak dan beres-beres di rumah,” celutuk seorang ibu, tetangga dekat rumahku.

“He eh, iya. Rupanya banyak orang berpikir begitu, sehingga jam 11 siang seperti ini, TPS justru semakin ramai,” timpalku setengah mengeluh juga.

Sampai satu jam duduk, namaku tidak juga dipanggil. Sementara aku belum mengirim berita hasil liputan tadi pagi. Tiba-tiba Kabiro Metro TV Palembang mengirim pesan bbm,” Mbak, jangan lupa ya gambarnya dikirim. Ditunggu,” katanya.

“Baik mas. Ini saya antri sambil mengirim gambar kok,” kataku membalas pesannya.

Secepat kilat aku mencari lokasi yang nyaman, lalu membuka laptop, mentransper video liputan dari handicamp, mengedit, dan mengirimnya ke alamat file transper protocol (ftp) biro. Baru saja aku mau menulis naskah, namaku dipanggil KPPS untuk  mencoblos.

Di bilik suara, aku bingung saat harus mencoblos di lembar surat suara untuk DPRD kota Bandar Lampung. Siapa ya yang harus kupilih. Tiba-tiba aku ngeblank. Kenapa pula tadi tidak sempat nanya pada suamiku, siapa temannya yang nyalon di DPRD kota. Soalnya, temanku tidak ada yang nyalon DPRD kota. Untuk DPR RI, aku sudah memilih seorang calon yang menurutku sangat pantas menempati posisi itu. Aku tidak melihat partainya, tapi melihat orangnya. Sebenarnya, aku tidak kenal dengan orang yang kupilih itu, hanya saja aku banyak membaca kiprahnya di perpolitikan nasional yang cukup baik.

Sementara calon DPD, aku mencoblos seseorang yang menurutku sangat baik, setidak-tidaknya bagi diriku. Ketika anakku yang sulung lahir, dia menjenguk ke rumah sakit dan membawa sekeranjang parcel buah-buahan. Bahkan ketika anak keduaku,  (alm) Alvin Rafa, sedang kritis di ICU rumah sakit, dia juga menyempatkan diri untuk menjenguk. Saat itu dia sedang dalam perjalanan hendak berlibur bersama anak-anaknya ke luar kota. Sebenarnya aku tidak akrab amat dengan calon satu ini. Tapi berdosa benar rasanya, bila tidak membalas perhatiannya dengan sebuah pencoblosan.

Sedangkan untuk DPRD propinsi, aku sudah diwanti-wanti seorang kawan ketika mahasiswa dulu. Waktu itu kami sering bertemu untuk bersama-sama mengungkap suatu kasus pelanggaran HAM. Wajar donk aku memilih rekan seperjuangan, meskipun aku juga sudah lama tidak berjumpa dengannya.

Nah, kembali lagi soal DPRD kota ini. Aku makin bingung, siapa yang hendak dipilih. Aku merasa seperti ada kepanikan tersendiri di jiwaku, yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ingin rasanya memberikan satu suaraku ini, untuk orang yang kapasitas dan kapabilitasnya cukup baik, setidak-tidaknya menurut penilaian pribadiku. Disisi lain aku berpikir, apalah artinya sebuah suaraku ini. Toh, yang kupilih belum tentu menang. Kalaupun yang kupilih itu menang, belum tentu pula karena satu suaraku. Duh, jadi bagaimana donk.  Pilih idealis atau apatis saja? Kalau idealis siapa, dan kalau apatis siapa pula yang mau dicoblos?

Aku menoleh ke bilik di samping kananku. Kebetulan aku mendapat jatah mencoblos di bilik paling kiri. Ternyata bilik di sampingku sudah berganti orang. Aku ingat, tadi namaku dipanggil bersamaan dengan bibik tukang sayur di gang kami. Karena aku mengambil posisi di sebelah kiri, dia yang berjalan di belakangku mengambil posisi sebelah kanan. Walah, itu artinya untuk mencoblos pemilu ini saja aku kalah cepat dengan seorang tukang sayur.

Tapi hem, kalah cepat atau…ah, jangan-jangan si tukang sayur menggunakan asas apatisme, alias asal coblos aja. Gak repot-repot mikir seperti aku. Aku agak menyesali diri, kenapa jadi sok intelek dan sok idealis amat. Tinggal coblos, kelar toh. Gak ngaruh ini, siapapun yang kupilih dan terpilih.

Kini, di bilik sebelah kananku, sudah berdiri kang Mansyur, tukang bubur ayam yang rumahnya persis di depan rumahku. Dengan gayanya yang santai dan bersahaja, kang Mansyur tampak serius menghadapi surat-surat suara di depannya. Ah kang Mansyur ini, biarpun low profil banget, duitnya banyak. Setiap petang hingga tengah malam, gerobak buburnya yang “buka praktek” di salah satu jalan utama di kota ini, laris manis. Bisa dibayangkan, setiap hari berapa banyak kang Mansyur yang dibantu anak istrinya itu, meraup rezeki. Berbeda dengan aku, seorang jurnalis, yang tidak setiap hari beritanya bisa tayang.

Pernah satu hari ibuku berkata,” Kalau ngiri dengan rezeki tukang bubur, kamu banting stir aja jadi tukang bubur ayam,” ucap ibu pada suatu hari, saat bertandang ke rumah kami.

Lah, aku kok jadi ngopenin pendapatan orang sih. Cut cut cut. Kembali ke laptop. Sekarang aku harus milih siapa? Aku mulai panik. Aku takut ditegur ketua KPPS yang nota bene anak  bibik tukang sayur itu, kenapa kok lama amat di bilik. Aku khawatir dicurigai macam-macam. Aku kan jurnalis. Ntar disangka ngapa-ngapain pula. Haduhhh. Ingat profesi sebagai jurnalis, aku jadi ingat bbm kabiro tadi, untuk segera mengirim hasil liputan. Wah, aku kan belum mengirim naskahnya.

Di saat makin gupek, aku teringat sesuatu. Hey, bukankah beberapa hari jelang pemilu lalu, anak sulungku, Aliza, menyerahkan sebuah amplop, ketika baru pulang dari sekolah TK.

“Ini mah, dari bapak kawan atu,” kata atu Icha, panggilan akrab Aliza.

Aku sempat terheran-heran, melihat yang disodorkan Icha adalah sebuah amplop putih ukuran panjang. Sambil menduga-duga, aku buka isinya. Wow, ternyata selembar contoh surat suara, yang sudah diconteng di saah satu nama calon.

Aku menggelengkan kepala. Antara rasa prihatin dengan cara si calon “memperlakukan” anak TK, dengan rasa haru, memikirkan ulah si caleg, yang mungkin berusaha memaksimalkan segala cara untuk terpilih.

Bayangkan. Di sekolah atu icha, di kelas B2 saja, mungkin ada sekitar 30 muridnya. Belum lagi kelas B1 dan B0, yang biasa disebut Paud-nya. Mungkin bila ditotal, ada sekitar 80 anak yang bersekolah disitu. Di rumah masing-masing anak, setidaknya ada ayah dan ibu mereka yang memiliki hak pilih. Belum lagi kakek, nenek, om, tante, yang kadang secara bergantian menjemput si murid TK.

“Ya sudah, nanti kupilih saja caleg ini,” gumamku dalam hati.  Aku ingat, pada awal tahun lalu, atu Icha juga membawa dua buah kalender yang terdapat foto si caleg. Tapi karena sudah terlalu banyak caleg yang memberikan kalender, aku akhirnya tidak memasang satu kalender pun di rumah.

Pada saat bersamaan, kulihat nama si caleg di surat suara DPRD kota itu. Ternyata tak sulit menemukannya, karena si caleg berasal dari partai terkenal. Sekali lirik, sudah terlihat. Walah, kenapa gak dari tadi aja sih keinget, jadi tidak buang-buang waktu.

****

Suatu hari, ketika sedang menunggu atu Icha pulang dari sekolah, aku menuju  sebuah warung untuk membeli sayur matang. Di tikungan jalan, aku berpapasan dengan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dengan perlahan. Dia sepertinya sedang berbincang dengan seseorang di pinggir jalan, tanpa menghentikan laju motornya. “Kalah, gak cukup suaranya,” kata lelaki itu sambil tertawa getir.

Ketika laki-laki dan motornya itu berlalu dari pandanganku, aku teringat sesuatu. Siapa ya bapak itu tadi. Sepertinya pernah liat. Tapi siapa? Hm, bukankah itu caleg yang foto dan namanya tertera di contoh surat suara dan kalender yang dibawa Icha sepulang sekolah beberapa waktu lalu. Berarti adalah caleg pilihanku untuk DPRD kota tempo hari.

Reflek aku menggelengkan kepala, sambil menarik napas panjang. Kok bisa semua calon yang kupilih pada pemilu lalu gagal semua. Mulai dari DPR RI, DPD, DPRD propinsi, hingga si caleg DPRD kota itu.

Ya sutralah pak.. Pemilu depan nyalon aja lagi ya. Insya Allah saya akan milih bapak lagi, kecuali bila ada teman dekat saya yang nyalon sama seperti posisi bapak. Atau kecuali juga, kalau saya mencalonkan diri menjadi wakil rakyat pula, wkkkkkkk…

 

 

Andi Achmad

3 Komentar

Image

Andi Achmad

Ini cerita tentang pemilu lalu. Masih update gak ya? Masih lah ya, kan ini bukan peristiwa.. tapi feature, hehe. Baru sempat nulis sekarang soalnya.

Pemilu 9 April lalu, khusus di propinsi Lampung digelar bersamaan dengan pemilihan gubernur. Karena ada “sesuatu yang berbeda” di daerah ini, tim biro Metro TV datang dari Palembang untuk bersiaran live di Bandar Lampung. Pada hari H pemilu, aku ditugasin meliput salah satu cagub, Herman HN, dan keluarganya. Belum lagi liputan itu selesai, kabiro mengirim pesan via blackberry massager (bbm).

“Mbak, ambil suasana pencoblosan di LP (lembaga pemasyarakatan, red) ya”.

“LP-nya agak jauhan lho mas, di daerah Rajabasa. Jadi saya langsung ke LP aja dulu ya, baru kirim berita ini,” kataku.

“Ok gpp mbak. Gambarnya ditunggu untuk siang kok.”

Dalam perjalanan ke LP, aku teringat sesuatu. Bukankah di LP Rajabasa ini ada sejumlah pejabat, seperti Andi Achmad Sampurnajaya mantan bupati Lampung Tengah, Wendy Melfa mantan bupati Lampung Selatan, Masdulhaq mantan pejabat Bupati Pringsewu, dan sejumlah pejabat lainnya.

Ketika mengingat Andi Achmad, aku teringat sesuatu. Hey, alangkan menariknya ya kalau aku membuat liputan khusus, semacam profil Andi Achmad ini. Pada pemilihan gubernur lalu, Andi Achmad mencoblos sebagai calon gubernur. Aku ingat waktu itu, aku ikut tim Metro TV dari Jakarta , yang bersiaran live di rumah Andi Achmad, yang biasa dipanggil Kanjeng itu.  Waktu itu ada dua tim Metro TV yang bersiaran live. Selain di rumah Andi Ahmad, satu tim lagi di kediaman Sjachroedin ZP.

Andi Achmad dipilih karena beliau disebut-sebut bersaing ketat dengan Sjachroedin. Sedangkan Sjachroedin sendiri, adalah calon incumbent gubernur Lampung. Dua-duanya menarik.  Sejak sehari sebelum pilgub berlangsung, aku sudah stand by di rumah Kanjeng, untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

Nah pada pilgub kali ini, kanjeng mencoblos dengan status sebagai tahanan alias narapidana… Napi kasus korupsi, atau yang biasa disebut napi tipikor…

Setelah melalui lobi dan prosedur masuk ke LP –yang tentunya berbeda dengan tempat lain, sehingga butuh izin khusus—aku  berjalan melewati lapangan menuju area pencoblosan para napi. Bersamaku ada beberapa jurnalis lokal. Di halaman itu, tepat di pintu yang menghubungkan dengan blok-blok tahanan, aku bertemu dengan sang kanjeng. Aku langsung menyalaminya dan bertegur sapa.

“Apa kabar, kanjeng?”.

“Baik donk, seperti yang adinda lihat. Saya biasa-biasa saja kan,” katanya sambil tersenyum lebar. Kuperhatikan kanjeng dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ketika itu dia mengenakan sandal, celana pendek selutut dan baju kaos. Tubuhnya masih subur seperti dulu. Hanya mungkin karena hidup dalam tahanan, mantan bupati Lampung Tengah dua periode itu, tak seceria sebelumnya, meski tawa dan senyum selalu menghiasi wajahnya setiap kali berbicara.

Setelah ngobrol sekitar 7 menit, aku menuju TPS khusus yang dibangun di area LP, diiringi kepala LP Rajabasa, Surianto.

Setelah beberapa saat meliput, aku memikirkan sesuatu. Kudatangi kepala LP yang sedang memantau jalannya pencoblosan oleh para napi. “Pak, kapan Andi Achmad melakukan pencoblosan.”

“Masih lama mbak, dia di blok paling akhir. Dia kan menghuni blok khusus tipikor. Disini sistemnya pencoblosan perblok,” kata  Surianto.

“Pak, bagaimana kalau pak Andi diberi kesempatan lebih dulu. Biar kami ambil gambarnya,”.

Surianto tampak berpikir dan mengerutkan dahi. Mungkin beliau berpikir, khawatir memancing protes dari napi lainnya, kok bisa napi tipikor didahulukan. Di LP Rajabasa, ada 823 napi yang memiliki hak pilih, dan terbagi dalam dua TPS.

“Bagaimana  pak? Kalau pak Andi bisa lebih dulu, kan kami para wartawan ini bisa pulang lebih cepat. Tidak perlu berlama-lama disini,” kataku lagi.

Mendengar kalimat terakhirku ini, pak Surianto langsung mengangguk setuju. Hem, rupanya dia memang tidak ingin wartawan berlama-lama di lokasi LP, hehee. Enggak gitu kali, pak Surianto sudah berbaik hati mempercepat dan memperlancar kerja jurnalis. Bukankah soal Andi Achmad ini angle yang menarik.

Syukurlah, kanjeng tidak keberatan dirinya diekspos dan diambil gambarnya secara khusus. Hanya saja, ketika aku mengajukan pertanyaan wawancara (dalam bahasa televisi namanya SOT, sound on tape) kanjeng seperti amat kaget, dengan pertanyaanku, yang langsung to the point. Kupikir buat apa lagi mengajukan pertanyaan “basa-basi” kan tadi sudah sempat ngobrol dengan beliau.

“Kanjeng, pada pilgub lalu anda memilih sebagai calon gubernur. Sekarang anda memilih sebagai napi. Bagaimana komentarnya..?”. meski sempat terlihat kaget, kanjeng tidak marah (lagian gak bisa juga ya, marah2 di penjara hehe).

“Ya inilah perjalanan hidup. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita ke depan. Tapi banyak hikmah yang saya dapat disini. Saya jadi lebih dekat pada tuhan, rajin tahajjud, mengaji, aktif membina majelis taklim dan membuat group orkes Melayu  di sini.”

Andi Achmad  menambahkan, dia bahkan sudah memiliki album lagu yang sudah siap direkaman. Sebuah perusahaan rekaman dari Malaysia, sudah menyatakan kesiapannya.

“Apa judul lagunya?”

“Aku Menyesal.”

“Wah, itu isinya soal apa kanjeng?”

“Ya macam-macam, mencakup banyak hal.”

Apa ada hubungannya dengan kondisi kanjeng yang sekarang,” tanyaku lagi.

Andi Achmad sempat memerah mukanya. Ya, bisa jadi begitu, katanya setengah mendesis.

Sebelum menjadi bupati Lampung Tengah, Kanjeng memang sudah dikenal sebagai penyanyi. Andi Achmad banyak bergaul di Jakarta. Albumnya antara lain Tanah Lado (berbahasa Lampung) dan Bulan Separuh. Kanjeng juga pernah main film, meski (sepertinya) tidak meledak. Andi Achmad sebelumnya juga pernah menjadi anggota MPR RI utusan daerah, sebelum ada DPD seperti sekarang ini.

Andi Achmad terpaksa menyandang status napi di LP Rajabasa, karena terlibat korupsi APBD Lampung Tengah pada tahun 2008 yang merugikan negara  Rp 28 miliar.  Andi divonis 12 tahun penjara di Mahkamah Agung, setelah sebelumnya sempat dibebaskan oleh pengadilan di bawahnya.

Selain vonis penjara, kanjeng yang ditahan sejak Mei 2012 lalu,  harus mengganti uang sebesar Rp. 20,5 milyar, dan denda sebesar Rp. 500 juta, dalam waktu satu bulan. Setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh MA, kanjeng dengan didampingi pengacaranya “menyerahkan diri” ke kejaksaan negeri Bandar Lampung, untuk dieksekusi.

Berbeda dengan rekannya, Bupati Lampung Timur, Satono, yang juga terlibat korupsi APBD senilai Rp 119 miliar memilih menjadi buronan hingga saat ini. Satono divonis MA pada tahun 2012 lalu selama 15 tahun penjara, dan hingga kini belum berhasil ditangkap aparat penegak hukum.

“Hidup masih akan terus berputar. Kehidupan saya tidak akan berhenti sampai disini saja. Selagi ditahan, saya ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri, kawan-kawan yang ada disini, maupun masyarakat banyak. Mudah-mudahan album saya kelak bisa diterima dengan baik di masyarakat,” kata kanjeng menutup pembicaraan.

Oke deh kanjeng…semoga sukses obsesinya. Kami tunggu album-nya ya, dan semoga bisa menginspirasi banyak pihak…:)

 

Temanjak Sijin

Tinggalkan komentar

 

 

Hari ini, 25 April 2014, harusnya menjadi hari ulang tahun Alvin Rafa Semenguk yang keempat. Namun karena usianya tak panjang, cukuplah hari ini disebut: “hari kelahiran” saja. Saat iseng2 membuka laptop, di dokumen lama, tak sengaja kutemukan tulisan ini. Sebuah tulisan yang dibuat tak berapa lama setelah  anak bujangku itu, berpulang pada 4 Juli 2010 lalu.

Tulisan ini sekedar curhatan seorang ibu yang baru ditinggal buah hati, bukan keluh kesah apalagi ratapan. Juga bukan cerpen, karena saat dikirim ke redaktur cerpen, enggak ada kabar sampai skrg, xixixi….

 

Temanjak Sijin

Gerimis turun menjelang senja, membuat aroma basah tanah semakin menyeruak. Matahari sudah hampir tenggelam di ufuk barat. Di tengah kebun karet yang berderet rapat, perempuan dengan baju basah itu masih duduk bersimpuh. Mata sembabnya masih menatap lurus ke pusara yang dipenuhi dengan bunga-bunga harum aneka warna. Di sampingnya duduk sang suami, yang berusaha terus menguatkan perempuan itu.

Oh anakku, desahnya dalam hati. Jalan hidup telah kau pilih. Kini hidup yang kau pilih adalah keabadian.

Hatinya masih terasa berat meninggalkan pusara anak laki-lakinya.  Seorang anak yang sudah memberikan sinyal kehidupan selama dua bulan sembilan hari. Waktu yang teramat singkat untuk mensyukuri sebuah kesempurnaan, dengan memiliki dua anak, perempuan dan laki-laki. Anak bujangnya itu lalu hidup dalam kematian.  Hidup dalam arti sebenarnya. Suasana kebun karet yang biasa riuh dengan suara daun bergesek, kicau burung atau tupai yang bercanda, lenyap. Senyap. Dirinya makin berat untuk beranjak pergi.

Tidak ada penanda waktu khusus ketika Temanjak lahir.. Denting jarum jam bergerak biasa. Tangisnya begitu lantang dan membawa keceriaan bagi ibunya yang baru saja terbebas dari sakit melahirkan. “Saya bukan tidak bisa menangkap pertanda. Meski samar biasanya pertanda yang selalu dihubungkan dengan hal-hal khusus, yang bisa saya baca. Itu suatu hal lumrah,” tutur Fahrani, nama perempuan yang sedang berduka itu, kepada kerabat dan tetangganya yang tengah meriung di beranda rumah panggung mereka.

Meski masih letih dan lantak oleh kesedihan, Fahrani terus berusaha meladeni pertanyaan orang-orang yang bertandang. Anehnya pertanyaan itu membuatnya sejenak melupakan kesedihan ditinggal putranya. Pertanyaan para kerabat berkisar penyebab kematian anaknya, penyakit apa yang diderita, bagaimana dokter menangani hingga berapa biaya selama dirawat di rumah sakit. Obrolan itu terus mengalir hingga larut malam, dengan diselingi nasehat sabar dan harus berpasrah dari para kerabat.

“Sudahlah. Itu cobaan dari Tuhan. Dibalik musibah ini ada rahasia Tuhan yang hendak ditunjukan kepada keluarga kalian. Mungkin kalian belum diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengurus, mendidik, dan membesarkan anak laki-laki. Cukuplah saat ini mengurus anak perempuan saja. Sudah jangan bersedih dan jangan cengeng,” kata Yusni, seorang tetangga dekat.

Yusni memang dikenal pandai menentramkan hati. Kabarnya, dia banyak belajar dari berbagai guru mengaji di berbagai tempat. Dia juga keluaran pesantren. Selama ini Fahrani memang kerap mengadu padanya bila sedang menghadapi ujian hidup. Tapi saat ini, ucapan wanita  setengah baya itu membuat Fahrani seperti terperosok ke dasar kesedihan yang dalam. Yusni masih terus menyerocos. Tega betul Yusni.

“Maaf, apa tante Yusni pernah kehilangan?

Pertanyaan balik Fahrani itu membuat Yusni terdiam. Riungan itu menjadi hening. Sepi. Yusni, yang mendapat pertanyaan tiba-tiba juga terdiam. Dia merasakan ada ketersinggungan atas nasihat panjangnya.

“Belum,” jawab Yusni memecah kesenyapan. Dia memang belum pernah mengalami kehilangan. Seluruh keluarganya masih utuh. Terlebih dia memang belum dikaruniai anak meski telah belasan tahun menikah. Dan pertanyaan Fahrani, justru membuatnya tersadar betapa naif dirinya menasihati orang yang sudah pernah merasakan arti memiliki lalu kehilangan. Yusni belum pernah merasakan dua hal itu. Dia tidak pernah berada dalam posisi seperti Fahrani bahwa semua orang adalah salah.

Apalagi dokter yang telah merawat. Bagi Fahrani, dokter merupakan makhluk Tuhan yang paling bersalah di muka bumi ini, karena tidak mampu menyelamatkan nyawa anaknya, meski sudah dijejali dengan obat-obat paten. Entah berapa kali Fahrani diminta menandatangani kesediaan membayar obat yang harganya jutaan rupiah. Ada yang bisa dibayar belakangan, ada pula yang harus dibayar dan beli cash dari rumah sakit.

Saat pertama masuk ke rumah sakit, kata Fahrani lagi, petugas dan dokter langsung menyodori suaminya satu lembar pernyataan kesanggupan membayar uang muka biaya perawatan di ruang ICU.

“Anak bapak harus dirawat di ICU. Dia terkena infeksi berat di rongga pernapasan. dikhawatirkan infeksinya sudah sampai ke otak. Untuk dirawat di ruang tersebut bapak harus membayar uang muka empat juta rupiah agar bisa mendapat tindakan medis. Tanpa uang itu, kami tidak bisa melakukan tindakan apa pun,” kata Fahrani menirukan petugas rumah sakit.  Dan surat pernyataan itu hanya berlaku dua hari. Mereka diwajibkan membayar uang perawatan setiap dua hari sekali. Era industrialisasi dan kapitalisme agaknya telah merambah ke dunia pengobatan. Belum lagi sikap para perawat dan dokter yang tidak ramah.

Semakin berkisah soal pelayanan rumah sakit, membuat Fahrani makin terpuruk dalam kesedihan. Hingga ujung-ujungnya menyalahkan diri dan semua tindakan atau apa saja yang tidak ada hubungannya dengan urusan kematian seseorang. Mulai dari  baju, lemari, tempat tidur hingga bedak bayi yang selalu bertabur.

********

Fahrani tampak sedang sibuk melipat semua baju, celana, bedong, selimut, kaos tangan, dan kaos kaki. Air matanya menetes satu-satu. Ia ingin mengenyahkan semua perabotan yang hanya mengingatkan pada luka ditinggal Temanjak. Botol-botol obat yang sudah kosong, minyak telon, sabun mandi, shampo, dibuangnya jauh-jauh. Dadanya semakin sesak ketika tangannya meraih sebuah tas kulit berwarna hitam. Di keluarkannya sebuah akta kelahiran, kartu imunisasi, dua lembar foto hasil rontgen, dan sejumlah kartu berobat.

Semasa Temanjak hidup, Fahrani memang rajin membawanya berobat dari dokter spesialis satu ke dokter spesialis lain. Fahrani merobek semua kertas-kertas yang kini tak lagi berarti apa-apa itu. Fahrani ingin menghapus kedukaan dengan menghilangkan semua kenangan manis yang berujung kesedihan itu.

Layaknya masyarakat suku Lampung, kelahiran anak laki-laki sangat membahagiakan. Laki-laki adalah pemimpin dan panutan dalam keluarga. Bahkan bukan hanya bagi adik-adik dan kakak perempuannya, seorang anak laki-laki adalah pemimpin bagi para keponakan, dari adik dan kakak perempuan orang tuanya. Bagi para keponakan ini,  seorang paman disebut kelama atau kelamo. Namun kehebatan seorang kelama tentu tidak sama dengan sekedar paman, dia punya otoritas yang sangat besar, sehingga dalam adat Lampung dikenal istilah “Kelama penoktok galah” (kelama pemotong leher).

Begitulah, seorang anak kali-laki adalah pewaris. Bahkan dalam kebiasaan adat Lampung semua harta orang tua akan diwariskan pada anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan, bila dapat jatah dari orang tuanya, tidak disebut harta waris, tapi hanya sekedar “hibah”. Besarnya warisan dari orang tua tersebut karena seorang laki-laki kelak akan menghidupi anak dan istrinya.

“Mungkin kami salah memberinya nama Temanjak Sijin. Tapi, pertanda itu terlambat kubaca,” kata Fahrani  membatin sambil masih terus melipat pakaian Temanjak. Semua perabotan itu akan diberikan pada tetangga jauhnya yang juga punya bayi seusia Temanjak. Seperti orang-orang kebanyakan yang selalu bercerita soal pertanda menjelang kematian orang terdekatnya, mereka biasa mengatakan setelah peristiwa itu benar-benar terjadi.

Nama Temanjak Sijin adalah pemberian ayah Fahrani, kakek Temanjak, seorang tokoh adat di kampung itu. Dalam adat Lampung seorang anak baik laki-laki maupun perempuan diberi nama adat alias gelar yang dalam bahasa Lampung disebut adok, selain namanya sehari-hari. Semua keluarga dekat maupun keluarga jauh wajib memanggil dengan adok tersebut. Bila ada keluarga yang memanggilnya dengan nama (bukan adok), maka dianggap orang tidak tahu adat bahkan dicap tidak tahu etika. Begitulah, betapa pentingnya sebuah gelar bagi masyarakat Lampung.

Selain adok, seorang anak tentunya memiliki nama formal. Dalam budaya Lampung, itu disebut “nama sekolah”, yang maksudnya nama yang akan digunakannya saat mendaftar sekolah. Temanjak memiliki “nama sekolah” Alvin Rafa Semenguk, pemberian kedua orang tuanya. Semenguk adalah salah satu marga di kalangan masyarakat Lampung Way Kanan.

Nama Temanjak Sijin mengandung arti berdiri sendiri. Temanjak Sijin berarti seorang yang mampu hidup mandiri tanpa harus merepotkan orang lain. Sang kakek terinspirasi dengan jalan hidup anak sulungnya, Fahrani, yang sejak dulu hidup sangat mandiri. Saat kuliah Fahrani sudah bekerja sehingga dia mampu membayar uang kuliah sendiri bahkan membantu biaya sekolah adik-adiknya.

Ketika Fahrani menikah, ternyata dia menemukan sosok laki-laki yang juga sangat mandiri. Sejak kecil suaminya sudah menghidupi diri dan tinggal jauh dari orang tua. Sang kakek berharap, Temanjak, cucunya itu akan menjadi orang yang mandiri pula, seperti kedua orang tuanya. Fahrani dan suaminya pun setuju dengan gelar itu. Mereka berharap Temanjak akan menjadi sosok perintis dalam segala hal. Berani mengambil sikap dan berani berbeda di dunia yang serba beragam.  Jiwanya merdeka. Langkahnya cepat dan tak mudah menyerah.

Tak disangka harapan keluarga besarnya benar-benar terwujud meski dalam bentuk yang tidak pernah terbayangkan. Temanjak benar-benar telah membuktikan jati dirinya. Dia menjadi yang pertama untuk hidup dalam kesendirian di padang kebun karet milik keluarga itu. Temanjak sudah benar-benar mandiri, bahkan tak lagi butuh asuhan sayang orang tuanya. Sampai ketika tubuh Temanjak dikafani di hadapan Fahrani, dia merasakan tubuh anak laki-lakinya itu tidak dingin membeku. Temanjak seperti masih hidup. Dia seolah hanya terlelap seperti biasa, setelah menangis semalaman karena sakit yang dideritanya.

Temanjak oh Temanjak… Alang gelukmu mulang….

Balak harop di niku, rupana hurikmu mak muni

(Temanjak oh Temanjak, alangkah cepat mu berpulang

Besar harapan padamu, rupanya kamu hidup tak lama)

 

Negeri Baru, Way Kanan,

Juli 2010

Regulasi Pemerintah Daerah untuk Kemitraan

Tinggalkan komentar

Fadilasari 
Pengajar di FISIP Universitas Bandar Lampung

Konflik kemitraan kini tengah melanda ribuan plasma di PT Central Pertiwi Bahari (CPB). Petambak plasma mengklaim sudah ditelantarkan manajemen perusahaan sejak empat bulan lalu. Ribuan petambak kesulitan berbudi daya udang, yang sudah menjadi kerja sehari-hari selama bertahun-tahun. Sekitar 1.000 petambak sudah mengajukan pengunduran diri akibat imbas konflik inti plasma.

Konflik yang akar persoalannya merupakan masalah kemitraan belakangan diwarnai konflik antarplasma. Sejak Januari, setidaknya terjadi dua kali keributan di lokasi tambak yang berada di Kabupaten Tulangbawang tersebut. Kisruh kemitraan ini sudah sampai ke Ibu Kota negara, baik ke DPR RI maupun Komnas HAM.

Konflik kemitraan di CPB mengingatkan kita pada kisruh berkepanjangan yang tengah terjadi di pertambakan udang serupa, Dipasena, di Rawajitu Timur. Konflik yang mulai mencuat sejak 1998 itu telah menghempaskan Dipasena, yang pernah menyumbang devisa terbesar di dunia dari sektor nonmigas. Dikhawatirkan, konflik di PT CPB akan seperti Dipasena, tercerai dari investor dan petambak berbudi daya mandiri dengan hasil seadanya.

Kisruh memang selalu menghantui pola ekonomi kemitraan. Di sektor perkebunan, seperti karet dan sawit, konflik inti-plasma pun kerap terjadi. Padahal, pola kemitraan idealnya banyak menghasilkan keuntungan. Dari segi perusahaan yang bertindak sebagai inti, keuntungan di antaranya mendapatkan tenaga kerja tetap yang dapat dididik dan dilatih, plasma menjual hasil panen pada inti, pengembangan unit usaha, serta kemudahan memperoleh pinjaman bank.

Sementara dari sisi plasma, memperoleh keuntungan dengan terbukanya lapangan kerja yang luas, adanya pihak yang membiayai, mampu mengaplikasikan teknologi, dan kepastian hasil produksi.

Tujuan kemitraan adalah mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh di antara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, disebutkan para pihak yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk membuat perjanjian kemitraan dan membatalkan perjanjian bila salah satu mengingkari. Pelaku kemitraan pun berkewajiban untuk mencegah gagalnya kemitraan dan meningkatkan efisiensi usaha.

Lantas, mengapa konsep yang demikian baik harus berubah menjadi konflik, yang berujung dengan bubarnya hubungan kemitraan? Hal itu disebabkan terlalu dominannya inti dalam kemitraan. Dengan kemampuan teknologi dan klaim pendanaan, inti melakukan monopoli terhadap plasma, mulai dari monopoli harga kebutuhan budi daya, monopoli penentuan kualitas hasil panen, mark-up anggaran, proyek fiktif, dan manajemen yang tertutup. Hal yang paling fatal adalah kredit macet, yang selalu dituduhkan sebagai kemacetan dari plasma.

Akibatnya, plasma selalu merasa dirugikan dari sisi finansial. Dalam kasus Dipasena pada masa kepemilikan Sjamsul Nursalim, misalnya, setelah bertahun-tahun bekerja, utang petambak bukannya lunas, justru diklaim perusahaan semakin meningkat. Pola perhitungan utang dan hasil panen hanya diketahui oleh perusahaan, tanpa adanya transparansi.
Untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam pola kemitraan, salah satunya adalah memperkuat fungsi pemerintah daerah. Undang-undang maupun peraturan pemerintah belum secara lengkap mengatur hubungan kemitraan. Karena itu, pemerintah daerah harus punya aturan main sendiri, berupa regulasi yang mengatur tentang kemitraan.

Setiap perusahaan yang ingin menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat harus mampu menaati aturan tersebut. Pemerintah daerah harus dapat memastikan masyarakatnya akan aman dalam menjalin kemitraan, bukan semata-mata sudah merasa puas dengan datangnya si investor. Apalagi, perusahaan yang menjalin kemitraan dengan masyarakat sangat banyak jumlahnya bukan hanya di sektor perikanan.

Regulasi pemerintah daerah harus mengatur dan mengikat kedua pihak. Misalnya, bila inti tidak memiliki kemampuan dari segi modal dan tak mampu memenuhi skedul perjanjian kerja sama, harus ada solusi, apakah harus keluar dari sistem kemitraan atau harus bersinergi dengan pihak lain. Atau bisa dibentuk perjanjian baru, dengan catatan tidak merugikan kedua pihak. Dengan demikian, bila inti kesulitan pendanaan, kemitraan pun tidak terkatung-katung. Regulasi yang ada dapat menjadi acuan penyusunan PKS.

Sementara untuk memperkuat bargaining dan memudahkan hubungan kemitraan, plasma harus bernaung dalam sebuah lembaga yang berbadan hukum. Pola kerja sama harus dilakukan oleh kedua pihak, yaitu perusahaan inti dengan lembaga yang menaungi plasma, bukan dengan individu-individu.

Hal lain yang tak kalah penting adalah adanya lembaga independen yang mengawasi jalannya hubungan kemitraan. Lembaga ini bisa beranggotakan dari berbagai kalangan, seperti pemerintah daerah, akademisi, NGO, dsb.

Fungsinya, memastikan agar peraturan daerah tentang kemitraan dapat diterapkan dengan baik dan tidak ada penyimpangan, sehingga kemitraan tidak hanya selesai dan dianggap dapat berjalan sendiri setelah suatu perusahaan sudah ?membeli? suatu aset dan menjalin kerja sama dengan petani.

Sudah saatnya pemerintah daerah hadir dalam mengupayakan antisipasi dan menyelesaikan konflik. Bila sudah ada aturan yang jelas, kisruh perekonomian di Lampung diharapkan dapat selesai di daerah sendiri, tanpa harus melibatkan Pemerintah Pusat. Bagaimana pun pola kemitraan masih tetap dibutuhkan. Karena itu, perlu ada upaya preventif agar tidak selalu diwarnai kekisruhan yang membuat runyam.

Lampung Post, Rabu, 6 Maret 2013

Mewaspadai Konflik Komunal

Tinggalkan komentar

                                                            

Konflik komunal sudah menjadi bahasan sehari-hari di media massa, belakangan ini. Seolah menunjukkan, konflik antar kelompok di masyarakat, sudah menjadi fenomena yang biasa, dan omnipresent (hadir dimanapun). Meski sudah menjadi hal yang biasa, tetap saja konflik macam itu menjadi berita yang sangat menarik. Sebut saja perang antarwarga di Timika Papua, Sigi Sulawesi Tengah, hingga ke Bireun  Aceh. 

 

Propinsi Lampung, yang selama ini dikenal sebagai daerah yang “aman-aman saja”, belakangan turut serta menyumbang banyak cerita soal kekerasan komunal. Bahkan konflik, atau lebih tepatnya perang komunal di Lampung Selatan beberapa waktu lalu telah menyedot perhatian yang sangat luas, karena menimbulkan korban jiwa dan hancurnya rumah-rumah penduduk yang tidak sedikit.

 

Saat ini, ada beberapa potensi konflik komunal yang harus diwaspadai oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah. Diantaranya, pertama, pertarungan politik menjelang pemilihan kepala daerah, presiden, maupun legislatif. Proses pemilihan pemimpin, baik yang menjadi kepala daerah, presiden, maupun anggota legislatif, pasti akan menimbulkan gesekan di masyarakat. Gesekan bisa bermula dari konflik  internal parpol yang saling bersaing, maupun antar parpol yang saling bersiteru. Para tokoh dan kelompok yang ingin maju, pasti membutuhkan dukungan massa dalam kontestasi politik, yang berpeluang terjadinya kekerasan komunal.

 

Pilkada di Lampung, misalnya. Baru dalam tataran membahas jadwal  saja, sudah menimbulkan prokontra yang amat keras. Ada pihak yang menginginkan Pilkada digelar pada tahun 2013. Ada pula yang menginginkan pemilihan digelar pada tahun 2014 bersamaan dengan pemilu nasional. Pun tak sedikit menginginkan Pilkada digelar usai hajat nasional pada tahun 2015. Semua keinginan itu tentunya didukung oleh sejumlah alasan, berikut kepentingan masing-masing. Sehingga kapanpun Pilkada akan digelar, berpeluang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan elit, yang bisa berimbas (dengan membawa-bawa) masyarakat.

 

Kedua, sengketa lahan yang belum selesai antara masyarakat dengan perusahaan. Sekilas, konflik pertanahan tidak ada kaitan dengan konflik komunal, karena sengketa melibatkan masyarakat dengan pengambil kebijakan di perusahaan, maupun pemerintah daerah. Tapi sengketa ini bisa berubah menjadi komunal, bila perusahaan membenturkan para karyawan dan buruh, yang notabene adalah masyarakat setempat juga. Contoh kasus, pasca aksi pembakaran aset PT BSMI di Mesuji tahun lalu, ratusan karyawan perusahaan itu berunjuk rasa, karena kehilangan pekerjaan. Secara tidak langsung, aksi ini merupakan “serangan balik” pada kelompok yang melakukan aksi pembakaran.

 

Pendudukan areal di Register 45 Mesuji, adalah salah satu yang harus diwaspadai. Seperti kita tahu, ada keberatan dalam kelompok masyarakat adat setempat, karena lahan di daerahnya diduduki warga dari luar. Sebab menurut mereka,  areal itu sudah diserahkan pada negara, yang dikemudian dikelola oleh swasta. Pemerintah daerah harus menjaga jangan sampai konflik yang terjadi malah merembet antara kelompok masyarakat.

 

Ketiga, konflik inti plasma yang masih berlangsung di beberapa daerah. Sama seperti konflik sengketa tanah, konflik ini sebenarnya melibatkan inti (perusahaan) dengan plasma yang berjumlah ribuan orang. Perusahaan yang selalu ingin menguasai, bisa saja melakukan segala cara, termasuk dengan memecah belah kelompok plasma. Perusahaan akan mendekati atau bahkan menciptakan salah satu kelompok untuk meredam kelompok plasma yang kritis. Konflik antarplasma misalnya pernah terjadi di kalangan petambak Dipasena pada tahun 2000 lalu. Meski waktu itu skalanya tidak besar, namun peluang itu bisa saja membesar pada masa sekarang, dimana konflik komunal  sudah menjadi trend.

 

Keempat, penyelesaian konflik sebelumnya yang tidak tuntas. Aparat keamanan sepertinya selalu keder, untuk menangkap dan memproses hukum pelaku kekerasan, baik pelaku dalam arti faktor pemicu, maupun pelaku saat kekerasan sudah dalam skala komunal. Aparat khawatir, bila ada warga yang ditetapkan sebagai tersangka atau ditahan, akan muncul perlawanan dari masyarakat, dan kepolisian akan menjadi sasaran kemarahan massa. Tapi akibatnya, masyarakat akan semakin berani, melanggar hukum dengan cara kekerasan berkelompok. Ketika ada keluarga atau warga yang dirugikan, masyarakat akan menyelesaikan secara berkelompok, dengan asumsi, kekerasan yang dilakukan secara komunal, lebih efektif dan tidak akan tersentuh hukum.

 

Kelima, peran media massa yang menyebarkan informasi konflik. Banyak pemberitaan media massa yang cenderung bombastis, dan bagi sebagian kalangan justru malah menambah amunisi konflik. Apalagi media televisi yang kerap menayangkan aksi kekerasan perang antar kampung, dan membakar rumah-rumah penduduk. Hal tersebut bukan hanya membahayakan konflik itu sendiri, tetapi juga bisa menjadi “inspirasi” bagi warga lain,  bagaimana menyelesaikan masalah “secara mudah”.

 

Melihat begitu banyaknya peluang terjadinya konflik komunal, sudah selayaknyalah aparat keamanan bersama pemerintah daerah melakukan tindakan preventif. Kita tentunya tidak ingin, semakin hari masyarakat semakin menerapkan hukum rimba. Tapi tentu saja, langkah preventif aparat keamanan, tetap menghormati Hak Asasi Manusia.

 

 

Fadilasari

Pengajar di FISIP Universitas Bandar Lampung

 

(dimuat di Lampung Post, Sabtu 12 Januari 2012)

Damai dan Perang dalam Seuntai Janur

Tinggalkan komentar

 

Catatan atas konflik di Balinuraga, Lampung Selatan

 
“Mbak, coba pakai janur kuning. Supaya aman dan tidak menjadi sasaran amuk massa. Bisa minta ke kawan-kawan yang di depan,” seorang bapak menghampiriku yang tengah meliput persiapan massa yang hendak bentrok di Desa Balinuraga. Aku hanya tersenyum, tidak paham apa yang dimaksud. Si bapak menjelaskan, bahwa ribuan massa yang hendak mendatangi Desa Balinuraga, menggunakan identitas dengan memakai janur kuning. Janur bisa dikenakan di tangan sebagai gelang, di leher sebagai rantai, atau sebagai ikat kepala.

Aku sempat berpikir itu adalah ide yang bagus. Bagaimanapun, aku tentunya tidak ingin menjadi korban salah sasaran massa yang berjumlah ribuan itu. Atau bisa jadi, mereka tidak merasa nyaman dengan kehadiranku yang menyorongkan kamera handycamp saat aksi kekerasan berlangsung, meskipun dari jarak yang tak terlampau dekat. Seorang lelaki lalu menyerahkan janur kuning padaku. Seraya mengucap terima kasih, aku melipir pergi.

Tapi janur tak jadi kukenakan. Aku khawatir, dampak yang lain malah terjadi. Bisa jadi aku lolos dari amukan massa yang berasal dari satu pihak. Tapi kemungkinan aku malah jadi sasaran kemarahan massa dari pihak seberang, justru terbuka. Aku pasti disangka sebagai bagian dari kelompok lawan, yang datang untuk menghabisi mereka.  Sebagai jurnalis, aku ingin tetap berposisi di tengah. Cukuplah dengan mengantongi ID card, aku maju mendekati medan pertempuran.

Kenapa ID card dikantongi?  Semula, ID card sempat kukalungkan di leher, sebagai tanda, aku adalah jurnalis. Apalagi kehadiranku sebagai seorang perempuan  di lokasi konflik, tentu banyak menarik perhatian. Sejumlah aparat bahkan sempat menyuruhku menyingkir.  Saat keributan sudah hampir pecah, seorang pemuda desa yang mengendarai sepeda motor, seperti mengejarku. Dia minta agar ID cardku dilepas saja, supaya aman. Khawatir ada kawan-kawan yang tidak suka aksi itu diliput pers, begitu katanya. Alasan itu cukup masuk akal. Jadilah, siang itu… aku meliput peristiwa tersebut tanpa mengenakan ID card maupun janur kuning.

Tak terkatakan, sejumlah perasaan berkecamuk ketika meliput peristiwa itu.  Di saat aku tertegun kengerian melihat korban yang bergelimpangan, kulihat orang-orang disekitarku tertawa. Mereka sepertinya puas. Aku terpaku, antara bingung, heran, dan sedih. Di depan sana, aku melihat  rumah-rumah mengeluarkan asap dan api.

Semula, aku nyaris tak percaya akan terjadi perang sungguhan. Apalagi wajah ribuan orang itu tidak menyiratkan ketegangan. Ribuan massa—banyak yang menyebut massa mencapai 20 puluh ribu—datang secara bergelombang. Mereka berkumpul di sejumlah titik, dengan berbagai senjata tajam. Aku menyapa mereka dengan rileks, menggunakan bahasa setempat.  Saat aku menyorongkan kamera handycam dan tampil on came di tengah ribuan massa itu, mereka tak ragu mengangkat dan menunjukkan semua senjata tajam yang akan dibawa ke medan pertempuran. Aku juga sempat mengambil foto mereka memakai kamera ponsel.

Sejumlah warga yang kutanyai, mengatakan, mereka tengah bersiap hendak masuk ke Desa Balinuraga. Warga tak terima, anak gadis mereka dilecehkan pemuda seberang desa. Ada lagi yang mengatakan, tak terima karena hari Minggu kemarin, tiga warga mereka tewas dibunuh saat hendak meminta pertanggungjawaban pengobatan dari keluarga si pemuda.  Bahkan seorang diantaranya tewas dengan mengenaskan. Tidak ada gurat ketegangan di wajah mereka. 

Banyak diantara mereka saling bersenda gurau dan mengobrol dengan sesama rekan. Pun ketika kutanya macam-macam, tidak ada hal yang ditutupi. “Jam dua kami mau masuk ke Balinuraga, lagi nunggu kawan-kawan yang lain,” kata seorang pria yang berusia sekitar 40-an tahun. ”Sekarang yang penting bagaimana bisa menembus barikade polisi di depan. Kalau bisa tembus, kita bisa nyerang mereka,” ujarnya sambil membuang puntung rokok yang habis dihisap.  Obrolan terhenti, ketika ada rombongan warga dari daerah lain berdatangan dengan jumlah besar.

Pukul 13.00 siang, aku masuk ke rumah salah seorang penduduk, hendak numpang mengirim berita hasil liputan.  Kerumunan massa yang ada di rumah itu tidak keberatan. Justru mereka membantu menarik kabel laptop, untuk dicolokkan di kabel listrik yang berada agak jauh di dalam rumah. Laptopku memang harus dialiri listrik setiap kali akan digunakan, karena beterenya sudah ngedrop. Belum lagi 10 menit aktivitas itu berlangsung, di jalan sudah terjadi keriuhan.

Ternyata ribuan warga itu sudah mendapat perintah untuk berjalan menuju desa tetangga. Sejumlah pemuda kudengar sempat protes, karena waktu belum lagi menunjukkan pukul 14.00 siang. Tapi karena ribuan warga sudah merangsek maju, mau tak mau warga yang masih berkerumun di rumah-rumah, semua turun ke jalan.

Aku pun tak mau mengambil resiko. Cepat kubereskan peralatan liputan, dan buru-buru pergi dari tempat itu. Aku khawatir, bila peperangan terjadi, karena keasyikan mengirim berita, aku malah jadi korban salah sasaran. Duh, enggak deh.  Bersama massa, aku jalan beriringan. Sampai disitu, aku masih belum percaya, bahwa ini akan terjadi perang sungguhan. Apalagi kudapat kabar, aparat yang berjaga di depan sana ada sekitar 2000 orang, dalam posisi menyebar.

Sampai kemudian di depan sana kudengar suara letusan, yang disusul tebaran asap membubung ke angkasa. Korban berjatuhan. Rumah-rumah terbakar. Sebagian warga lari ke hutan-hutan untuk menyelamatkan diri.  Puluhan ribu massa kemudian keluar dari lokasi keributan dengan jalan beriringan, seperti berangkat tadi. Ada yang mengendarai sepeda motor. Gayanya seperti orang yang habis perang. Foto-foto tentang kekerasan yang baru saja terjadipun menyebar luas, baik melalui kamera ponsel, blackberry massager, maupun sosial media.

Bukan Perang Antarsuku

Beberapa hari setelah kerusuhan, aku sempat mengobrol dengan sejumlah  tokoh desa. Mereka menceritakan, sebenarnya konflik antardesa disana sudah berlangsung lama. Bukan semata soal anak gadis yang terlecehkan, atau soal tiga warga yang tewas dalam bentrok kemarin. Bukan pula soal kesenjangan ekonomi, atau kecemburuan sosial, seperti banyak diekspos media massa. Tapi soal hubungan yang tak harmonis sejak bertahun-tahun sebelumnya.

Warga Desa Agom tidak suka, penduduk desa tetangga sering bersikap kurang toleransi.  Pemuda desa sana pun kerap bertingkah bar-bar, dalam pergaulan sehari-hari. Sikap desa tetangga yang selalu ingin menang sendiri itu, tidak hanya dikeluhkan oleh warga Agom, tapi juga warga desa lainnya. Bukan hanya yang bersuku Lampung, tapi juga suku Jawa, Padang, Banten, dan sebagainya.

Perang antarwarga pada 27-29 Oktober lalupun, sebenarnya tidak terlalu tepat bila disebut perang suku. Karena perang suku, identik dengan perang antara dua suku yang berbeda. Tapi nyatanya, warga yang datang ke Balinuraga, berasal dari berbagai etnis yang bersatu. Seorang tokoh warga bersuku Jawa pun menegaskan, tak hanya orang Lampung yang berkepentingan atas Balinuraga tersebut.

Cerita soal kekerasan, bahkan sudah ada sejak 20 tahun silam. Pada tahun 1982, misalnya, akibat perselisihan warga Desa Sandaran dan Desa Balinuraga, warga Balinuraga membakar dua rumah warga Desa Sandaran. Tahun 2005 masyarakat Bali Agung di Kecamatan Ketapang membakar beberapa rumah penduduk di Desa Palas Pasmah.       

Pada 29 November 2011 masyarakat Balinuraga menyerang Desa Marga Catur yang mengakibatkan 10 rumah dibakar dan 27 rumah lainnya dirusak. Peristiwa itu dipicu penusukan terhadap seorang siswa SMP, saat ada acara organ tunggal di Desa marga Catur.

Lalu pada 24 Januari 2012, masyarakat Desa Napal yang beretnis Bali bersengketa dengan warga Desa Kota Dalam yang beretnis Lampung. Peristiwa itu dipicu oleh keributan antar pemuda desa soal lahan parkir. Mereka yang tidak terima lalu merusak dan membakar sejumlah rumah warga Kota Dalam. Aksi itu juga melukai sejumlah warga.  Aksi kekerasan itu dibalas dengan  turunnya ribuan orang dari Kota Dalam dan sekitarnya, yang membakar dan merusak sekitar 89 rumah penduduk Napal.

Namun, tentu tak semua cerita antara Agom dan Balinuraga melulu soal konflik. Kepala Desa Agom, Muchsin Syukur, menuturkan, warga dua desa sebenarnya saling membutuhkan. Warga Desa Agom, yang banyak memiliki pohon kelapa, kerap menjual janur pada warga Desa Balinuraga. Janur bagi warga Bali memang digunakan sebagai salah satu alat untuk peribadatan. Tanpa masyarakat Bali, janur di Desa Agom, tidak bernilai ekonomis. Paling hanya digunakan untuk membuat ketupat di hari raya, atau hiasan saat ada keluarga hendak menikah.

Ketika pak kades bercerita soal janur kuning itu, aku pun teringat pada kejadian saat bentrok 29 Oktober lalu, saat beberapa orang warga menyarankan aku mengenakan janur kuning. Oh, kenapa janur kuning yang selama ini sebagai “simbol pemersatu’ warga kedua desa justru dijadikan simbul pertempuran…?

Ketika bentrok di Dusun Napal, warga etnis Bali yang menyerbu Desa Kota Dalam pun menggunakan simbol yang sama, yaitu janur kuning. Warga etnis Lampung saat itu memilih mengenakan ikat kepala putih. Lalu, saat konflik di Desa Marga Catur. Ketika puluhan orang menyerbu desa itu, warga Marga Catur memasang janur kuning di depan rumah masing-masing, agar tidak menjadi korban amukan warga tetangga. Entah kebetulan atau tidak, beberapa rumah yang dipasang janur kuning memang luput dari pengrusakan, meskipun sempat dilalui massa yang marah.

Setahuku, janur kuning selama ini banyak digunakan sebagai tanda akan ada pesta pernikahan. Berarti, ada rasa sukur dan sukacita di balik makna dipasangnya janur kuning. Ornamen janur kuning dalam pernikahan ini berawal kebiasaan masyarakat Jawa, sebagai lambang pernikahan tersebut adalah upaya untuk mencapai rahmat Tuhan. Bila melintasi sebuah gang, dan disitu di pasang janur kuning melengkung, berarti warga yang tinggal di gang tersebut ada yang tengah menggelar pesta pernikahan.

Tapi ada juga “film janur kuning”. Sebuah film yang kerap diputar saat Soeharto menjadi presiden. Film itu menggambarkan perang pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Janur kuning dipakai sebagai lambang yang dikenakan para pejuang di lengan sebagai tanda totalitas untuk mengusir para penjajah. Nah, mungkin yang dimaksud warga mengenakan simbol janur kuning saat bentrok antarkampung kemarin, adalah untuk menghidupkan semangat, seperti di film janur kuning tersebut.

Siapapun kita, pasti sangat menyesalkan, mengapa masyarakat jadi bersumbu pendek. Kekerasan sudah seperti trend, atau bahkan menjadi gaya hidup dalam menyelesaikan masalah. Tren kekerasan atau biasa disebut konflik komunal memang bukan hanya terjadi di Lampung. Sebut saja perang antarwarga di Timika Papua, Bima, Sigi, hingga ke Bireun Aceh. Keributan terjadi di berbagai daerah. Tapi dari semua peristiwa itu, konflik di Lampung memang paling banyak mendapat sorotan. Bukan saja dari jumlah korban tewas yang begitu banyak, tapi tentetan kejadian yang begitu banyak.

Belum lagi bentrok di Lampung Selatan mereda, amuk massa kembali terjadi di Lampung Tengah, yang melibatkan warga Desa Buyut Udik dan Desa Kusumadadi, pada 8 November 2012. Meski tak ada korban jiwa, belasan rumah dibakar dan dirusak massa. Bentrokan di Lampung Selatan sendiri menewaskan 12 orang warga dari kedua belah pihak, serta membuat 400-an rumah warga terbakar serta dirusak.

Sebelumnya pada 12 September 2012, terjadi amuk massa pula di Jabung, Lampung Timur. Aksi itu dipicu oleh aksi main hakim warga desa yang mengeroyok pelaku pembegalan dari tetangga desa hingga tewas. Akbatnya lima warga terluka, dan belasan rumah dibakar. Pada Agustus 2012, saat bulan ramadhan, terjadi pula aksi bakar-bakar rumah di darah Natar, Lampung Selatan, dengan penyebab yang mirip dengan kejadian di Jabung.

Nama Lampung memang sudah sering disebut, sejak ada sekelompok warga datang ke DPR RI di Jakarta pada November 2011, yang melaporkan adanya pelanggaran HAM berat di Kabupaten Mesuji. Meskipun yang dimaksud dalam laporan sejumlah orang tersebut adalah daerah Mesuji di Sumatera Selatan, tak urung sejumlah kasus kekerasan di  Mesuji Lampung pun menjadi sorotan.

Seperti pembakaran aset perusahaan besar yang ada di sana, pembakaran kantor pemerintah kabupaten, dan terungkapnya kasus kekerasan aparat saat mengusir warga yang mendiami hutan lindung. Ditambah peristiwa perang warga di Balinuraga yang banyak menyita perhatian media massa, membuat nama “Lampung” sebagai daerah yang rawan konflik dan menyeramkan. Kondisi itu menyebabkan warga dari luar daerah menjadi takut untuk datang ke Lampung, karena streotif yang kadung negatif.

Konflik komunal yang sudah kerap terjadi di Lampung, ternyata tidak membuat aparat keamanan dan birokrasi jeli dalam melihat potensi konflik di masyarakat. Ketika terjadi dugaan pelecehan seksual terhadap dua gadis Desa Agom pada Sabtu sore 27 Oktober 2012, malam hari Kepala Desa Agom sudah datang ke rumah tokoh Desa Balinuraga dan kepala desa setempat. Kedatangan kepala desa itu untuk meminta pertanggungjawaban biaya pengobatan dari keluarga pelaku.

Peristiwa pada malam itu seharusnya sudah ditindaklanjuti aparat keamanan dan birokrasi di atas kepala desa. Apalagi, malam itu juga massa yang tidak terima datang ke Desa Balinuraga dan sempat terjadi keributan. Belum cukup, esok paginya massa datang lagi ke Balinuraga yang mengakibatkan dua orang tewas dari pihak penyerang. Siang harinya, massa lagi-lagi datang yang kembali berujung tewasnya seorang warga. Rupanya warga desa tetangga memang sudah mempersiapkan diri. Tewasnya tiga warga itulah yang membuat sekitar 20 ribu massa ingin melampiaskan kemarahan pada Senin, 29 Oktober 2012.

Ada banyak fase sebelum terjadi bentrok massal itu, bila aparat mau masuk ke dalamnya untuk mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan apalagi potensi konflik sudah ada sejak lama. Ketika kerusuhan pecah, tak pelak, aparat pun beralasan, mereka kalah jumlah, tak sebanding dengan massa yang berdatangan. Aparat terpaksa menyingkir, daripada terjadi konflik antara aparat dengan masyarakat. Kalau soal jumlah yang selalu dijadikan alasan, sampai kapanpun aparat tidak akan mampu melerai aksi massa.

 

Maraknya Konflik Komunal

Konflik komunal, sudah kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, terutama sejak runtuhnya Orde Baru, yang sering disebut sebagai masa demokratisasi. Konflik dianggap sebagai konsekuensi masyarakat yang majemuk, sehingga menjadi fenomena yang  omnipresent (hadir dimanapun). Sosiologi konflik meyakini bahwa masyarakat sesungguhnya disusun oleh relasi-relasi konflik. Konflik menjadi masalah yang destruktif mengguncang sinergitas sistem sosial ketika konflik berubah menjadi kekerasan.

Dalam berbagai peristiwa konflik, kerap tidak ada penyelesaian yang tuntas dari aparat penegak hukum. Aparat beralasan, bila pelaku ditangkap, akan memancing kerusuhan yang lebih besar. Namun hal itu mengakibatkan konflik komunal semakin leluasa terjadi, karena kekerasan yang dilakukan secara berkelompok, dianggap imun terhadap hukum. Pemerintah daerah dan penegak hukum sudah cukup puas, bila usai konflik, digelar perdamaian antara kedua belah pihak. Ikrar damai seolah menggantikan hukum dan menutup luka.

Propinsi Lampung, sejak menjadi daerah tujuan kolonisasi (belakangan disebut transmigrasi) tahun 1905, konflik baru mencuat belakangan ini.  Padahal Lampung yang berjuluk “Indonesia Mini” ini, terdapat banyak sekali suku (etnis) yang berdampingan. Penduduk beretnis Lampung sendiri bahkan bisa disebut “minoritas” dibanding suku pendatang. Ada penelitian yang menyebut, penduduk Lampung hanya 25 hingga 30 persen, dibanding warga pendatang.

Ketika pemerintah, baik pemerintah kolonial maupun pemerintah RI menetapkan Lampung sebagai daerah transmigrasi, tidak pernah ada penolakan dari masyarakat beretnis Lampung. Penduduk asli bahkan dengan sukacita memberikan tanah leluhur mereka pada pendatang. Mereka hidup berdampingan. Konflik atau ketidaksukaan pada beberapa pendatang tentu tak mustahil terjadi, namun tidak berkembang menjadi kekerasan.

Kebanyakan konflik komunal yang dipacu masalah kriminal. Sosiolog Novri Susan dalam bukunya Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer (2009), menawarkan tiga dimensi “fungsional dinamis” dari lembaga tata kelola konflik demokrasi. Salah satunya adalah mekanisme keamanan, yaitu upaya mengurung kekerasan terutama pada saat terjadi mobilisasi massa yang membawa tanda-tanda kekerasan. Aparat keamanan dalam hal ini petugas kepolisian menjadi penanggung jawab utama. Lembaga kepolisian harus memiliki kualitas dalam (1) memobilisasi aparat keamanan ke pusat-pusat mobilisasi massa, (2) menilai dinamika konflik dalam masyarakat sehingga penanganan dini bisa segera diciptakan untuk mencegah terjadinya eskalasi kekerasan, serta (3) melakukan persuasi terhadap massa yang telah menciptakan aksi kekerasan.

Masyarakat menjadi keras salah satunya karena hilangnya rasa percaya pada aparat keamanan. Mereka menganggap, bila menyerahkan suatu kasus kriminal pada aparat, prosesnya akan lambat ditindak lanjuti, dan belum tentu sesuai harapan. Dari pada berharap pada aparat yang belum tentu hasil kerjanya, lebih baik massa bertindak sendiri.

Kondisi ini makin diperparah lagi dengan sikap aparat birokrasi yang tidak dekat dengan rakyat. Mereka hanya berkutat pada urusan jabatan dan bagaimana cara meningkatkan jabatan. Mutasi birokrasi yang kerap dilakukan pemerintah daerah, misalnya, sering asal-asalan, tergantung kedekatan dan besarnya setoran. Sehingga birokrat yang muncul adalah pejabat yang doyan leyeh-leyeh dan mampu berdekat-dekat dengan aparat. Mereka merasa tidak begitu penting lagi urusan jabatan, apalagi pengabdian pada masyarakat. Kondisi ini membuat birokrasi semakin tidak peka terhadap keinginan masyarakat.

Konflik komunal sudah menjadi masalah yang serius di negara ini. Menyelesaikan konflik memang tidak mudah, apalagi bila sudah terjadi aksi kekerasan. Yang harus disadari pemerintah dan aparat keamanan, menyelesaikan konflik tidak bisa hanya dengan seremonial perdamaian. Perlu ada upaya pembauran untuk menyatukan kedua kelompok, sehingga mereka merasa satu kesatuan yang saling membutuhkan. Proses penyatuan itu akan memakan waktu yang tidak sebentar. Konflik tidak bisa ditutup dengan paksa tetapi harus dibicarakan dengan baik agar terselesaikan. Konflik bukanlah sesuatu yang berbahaya jika dapat ditangani dengan baik.

Diharapkan ke depan, janur kuning tidak lagi dijadikan simbol perlawanan dalam peperangan antarmasyarakat. Cukuplah janur kuning dipakai dalam hal hal yang berbentuk suka cita, yaitu pertanda ada pernikahan dan perlengkapan peribadatan.  Karena tidak perlu lagi ada perang antar warga di negeri sendiri.

(Fadilasari/ Illa Fahri, Jurnalis Metro TV di Lampung)

Mengawal Dana Revitalisasi Dipasena

Tinggalkan komentar

 

Fadilasari

Jurnalis, tinggal di Bandar Lampung

 

Kisruh ekonomi di lokasi pertambakan udang Bumi Dipasena belum juga selesai. Meski kini konteksnya berbeda, namun permasalahannya masih sama, yaitu mempersoalkan konflik antara pihak manajemen (inti) dengan petambak (plasma). Ketika tambak udang itu masih dikuasai pengusaha Syamsul Nursalim, konflik memuncak hingga produksi udang berhenti total, dan pengelolaan tambak dikuasai sepenuhnya oleh petambak.

Tuntutan utama petambak saat itu adalah transparansi hutang-hutang yang sudah dibayar dan jumlah hutang belum dibayar kepada manajemen, yakni PT Dipasena Citra Darmaja (DCD). Petambak resah karena bertahun-tahun menyetor udang ke pihak inti (perusahaan) sebagai kewajiban selaku plasma termasuk untuk membayar hutang, belakangan manajemen menyatakan hutang mereka justru melambung tinggi hingga ada yang mencapai Rp 1 Miliar. Padahal saat akad kredit di bank sepanjang tahun 1989-1990-an uang yang mereka pinjam hanya Rp 135 juta.

Tahap berikutnya, karena mengemplang hutang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, sejumlah asset Syamsul Nursalim selaku pemilik usaha PT Gajah Tunggal, disita Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), termasuk tambak Dipasena seluas 16.250 hektare di Lampung.  Saat menyita asset tersebut, pemerintah menaksir harga Dipasena senilai sekitar Rp 21 triliun. Namun belakangan, kondisi tambak yang hancur akibat pertambakan mandiri, menjadikan nilai tambak udang itu melorot.  

Dipasena pun dijual dengan harga murah kepada pemenang tender yaitu CP Prima Proteinaprima Tbk (CP Prima) yang tergabung dalam konsorsium Neptune pada tahun 2007. CP Prima mengambil alih asset PT Dipasena dengan harga Rp. 2,388 triliun atau jauh di bawah taksiran BPPN saat mengambil alih dari pemilik sebelumnya. CP Prima kemudian mengelola Dipasena melalui anak perusahaannya yaitu PT Aruna Wijaya Sakti (AWS).

Itupun konsorsium tidak perlu membayar seluruh harga tersebut. Mereka cukup menyetor dana senilai Rp 688 miliar secara tunai kepada negara. Sisanya, sekitar Rp. 1,7 triliun cukup dengan menunjukkan kemampuan keuangan dalam rekening penampungan atau escrow account. Dana dalam rekening pentungan itu  dimaksudkan untuk bantuan berupa hutang untuk  biaya hidup petambak, perbaikan sarana perusahaan dan tambak, serta memperbaiki saluran air.

Tapi ternyata hingga saat ini, proses revitalisasi baru dilakukan pada lima blok dari 16 blok yang ada, karena perusahaan kesulitan keuangan. Akibatnya, jadwal revitalisasi pun terganggu. Sebelumnya konsorsium Neptune berjanji akan melakukan revitalisasi selama 12 bulan untuk keseluruhan blok. Karena tidak mampu memenuhi target 12 bulan, target diperpanjang lagi menjadi 18 bulan yaitu hingga September 2011.

Di luar lima  blok yang sudah direvitalisasi disepakati untuk dilakukan semi revitalisasi dengan budidaya polikultur, yaitu menabur ikan dan udang yang dilakukan sejak 1 Maret 2010. Polikultur ini sebenarnya banyak ditentang petambak, karena tak sesuai peruntukan tambak, yang seharusnya untuk budidaya udang. Sementara semi revitalisasi yang dimaksud adalah perbaikan tambak dan infarastruktur tambak dilakukan dengan biaya dan gotong-royong para petambak.

Tambak plasma yang sudah direvitalisasi ternyata dananya didapat dari pinjaman pada bank atau dengan kata lain mereka memakai uang sendiri yang bersumber dari pinjaman bank yang berkisar antara Rp 126 juta hingga Rp 142 juta. Akibatnya, revitalisasi justru menambah hutang petambak. Belum lagi setiap petambak memiliki hutang sebesar Rp 20 juta yang merupakan warisan hutang saat tambak masih dimiliki manajemen Syamsul Nursalim.

Anehnya, dengan revitalisasi yang “mempertaruhkan” dana Rp. 1,7 triliun uang rakyat itu, pemerintah pusat justru adem ayem. Pemerintah terkesan enggan mengawasi dan mengaudit penggunaan dana revitalisasi. Uang sebesar itu sejatinya adalah milik negara karena bagian dari skema pembayaran hutang-hutang Syamsul Nursalim. Lebih celakanya, dana sebesar itu juga bagian dari hutang bangsa ini ke International Monetary Found (IMF) dengan bunga yang mencekik.

Semestinya kita terusik, kemana dana sebesar itu mengalir. Benarkah konsorsium pemenang tender telah menyalurkan dana tersebut sepenuhnya untuk revitalisasi tambak Dipasena? Sebab, jika dana sebesar itu standby di bank  semestinya revitalisasi tidak ada masalah. Revitalisasi bisa berjalan dengan cepat dan selesai sesuai jadwal yang disepakati.

Persoalan revitalisasi tambak Dipasena bukanlah terbatas masalah perusahaan inti dan petambak plasma. Kita, sebagai rakyat Indonesia, berhak tahu peruntukan dana revitalisasi. Menelusuri aliran dana itu pun tidak terlalu sulit. Kita bisa menyerahkan pada Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk mengaudit dan Petugas Pengawas dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dana tersebut.

Konsorsium juga harus transparan dan mempertanggungjawabkan ke publik. Penyerahan dana revitalisasi itu, tujuan awalnya, adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi negara melalui sektor eksport udang yang merupakan komoditas terbesar pada urutan kelima setelah minyak dan gas. Dengan baik hati, pemerintah menggelontorkan dana sebesar itu untuk memulihkan perekonomian sekitar 7900 petambak Dipasena. Asumsi pemerintah, jika ekonomi 7900 petambak membaik, karena sudah mulai berbudi daya udang, maka ekonomi negara pun terkerek. Dengan area tambak seluas itu, Indonesia bisa menjadi negara penghasil udang dan pengeksport udang terbesar di dunia. Udang-udang vanamei terbaik bisa dihasilkan dari tangan terampil petambak yang telah teruji. Devisa akan mengalir deras melalui sektor ini.

CP Prima yang dalam perjanjian internal konsorsium Neptune bertanggung jawab terhadap teknologi budi daya udang, berulangkali melalui media mengklaim bahwa revitalisasi telah selesai dan tanpa masalah. Dana revitalisasi diklaim telah habis dan bahkan perusahaan harus nombok. Kondisi ini seharusnya bisa mendorong pemerintah melalui BPK mengaudit dana revitalisasi. Benarkah dana sebesar Rp. 1,7 triliun telah habis dibelanjakan atau masih mangkrak di rekening penampungan. Semua fakta-fakta di lapangan, seperti kondisi tambak, fasilitas perusahaan hingga tingkat ekonomi petambak plasma bisa menjadi acuan untuk menyatakan revitalisasi tambak Dipasena telah selesai dan tidak ada masalah atau bahkan sebaliknya.

Aksi unjuk rasa yang digelar ribuan petambak Dipasena selama tujuh hari di lapangan Korpri Pemprop Lampung pekan lalu, merupakan salah satu upaya petambak untuk mengawal dana revitalisasi. Dan kewajiban untuk mengawal uang rakyat itu tidak bisa hanya diserahkan pada mereka saja, namun juga menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia.

 

Dimuat di Radar Lampung 21 Oktober 2010

Dipasena, Potret Buram Pola Kemitraan

Tinggalkan komentar

 

Fadilasari

Peneliti Independen Masalah Sosial dan HAM

Kekisruhan belum juga beranjak dari Bumi Dipasena. Tambak udang terbesar di Asia Tenggara yang memiliki potensi ekonomi luar biasa itu kembali “salah urus” dan terancam terbengkalai sepeninggal pemilik lamanya, Sjamsul Nursalim. Konflik berkepanjangan antara petambak plasma dan perusahaan inti ditengarai menjadi penyebabnya. Sejak akhir pekan lalu, PT Aruna Wijaya Sakti (AWS), yang kini mengelola tambak udang tersebut, menghentikan operasional. Seluruh aliran listrik yang merupakan penggerak usaha budidaya udang dimatikan.

Sejak Mei 2007 lalu tambak udang Dipasena diambil alih Konsorsium Neptune dari Perusahaan Pengelola Aset (PPA) seharga Rp. 2,3 trilyun. Konsorsium hanya diwajibkan membayar tunai Rp.688 milyar dan dana sisanya dalam bentuk rekening penampungan (escrow account). Harga itu jauh di bawah taksiran Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebesar Rp. 23 trilyun untuk menutupi hutang Bank Dagang Negara Indonesia milik Syamsul Nursalim yang dibekukan karena tak mampu membayar hutang pada pemerintah.

Dana yang tersimpan dalam rekening penampungan sekitar Rp. 1,7 trilyun itu, dikuasakan pada Konsorsium Neptune untuk memperbaiki tambak udang yang rusak parah. CP Prima sebagai anggota konsorsium, melalui PT Aruna Wijaya Sakti, bertugas mengelola uang negara untuk memperbaiki ekonomi 7900 petambak plasma dan mendongkrak produksi udang nasional. Saat mengambil alih Dipasena, investor berjanji akan melakukan revitalisasi selama 12 bulan untuk 16 blok tambak di Dipasena.

Tapi jadwal revitalisasi tidak selesai sesuai jadwal. Setelah beberapa kali diadakan perundingan, jadwal revitalisasi diperpanjang hingga September 2011. Hingga kini baru lima blok yang selesai direvitalisasi. Sementara blok lainnya sambil menunggu jadwal revitalisasi, dilakukan semi revitalisasi dengan budidaya polikultur, yaitu menabur ikan dan udang yang dilakukan sejak 1 Maret 2010.

Hubungan pola kemitraan antara inti dan plasma, dalam praktek bisnis seharusnya saling menguntungkan dan saling bahu membahu. Kedua belah pihak merupakan investor atas sebuah bidang bisnis yang mereka jalani, dan terikat dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Selama ini ada pemahaman keliru yang memandang petambak adalah “pekerja” atau buruh. Sebenarnya mereka juga adalah “pengusaha” yang membawa investasi.

Saat ini sedikitnya ada 3000 petambak plasma telah menandatangani akad Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dari tiga bank, yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Niaga Syariah. Setiap petambak meminjam uang bank untuk menggulirkan bisnis budi daya udang vanamei sebesar Rp. 126 juta. Artinya ada dana milik petambak sekitar Rp. 3,78 triliun yang dikelola perusahaan inti sebagai avalis. Nilai investasi itu lebih besar dibanding uang yang digunakan konsorsium Neptune ketika mengambil aset Dipasena dari PPA yang hanya Rp. 2,3 trilyun.

Sementara itu pemadaman listrik, otomatis telah mematikan budidaya udang plasma.Padahal selama ini, petambak mendapatkan listrik tidak gratis. Mereka harus membayar Rp. 300 ribu per bulan ditambah Rp. 7 juta lagi untuk satu kali siklus budidaya, jika tambak sudah diisi udang. Penundaan pembayaran sisa hasil usaha dan hutang bulanan plasma yang dilakukan oleh CP Prima telah berdampak luar biasa terhadap kehidupan petambak yang serta merta kehilangan pemasukan finansial. Dan yang lebih menyedihkan saat ini terjadi konflik horizontal antara ribuan petambak yang tergabung dalam Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) dan ratusan petambak yang disebut-sebut properusahaan.

Bila kita cermati, sebenarnya ada dua perputaran investasi di Bumi Dipasena yang jika dikelola dengan baik akan menjadi kekuatan ekonomi yang amat besar bagi Kabupaten Tulang Bawang dan Propinsi Lampung. Pertama adalah potensi investasi 7900 petambak yang bila diberdayakan mencapai lebih dari Rp. 9 trilyun. Kedua, tentunya adalah potensi yang dimiliki investor PT AWS yang sudah “bersedia” mengelola aset eks Dipasena.

Pemerintah harus segera turun tangan mengatasi kisruh di Dipasena dengan terlebih dahulu memahami konsep pola kemitraan secara benar. Beberapa waktu lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan sebenarnya pernah membentuk tim khusus untuk menyelidiki konflik di Dipasena itu, tapi hingga kini tidak jelas apa hasil kerja mereka.

Tak kalah pentingnya, harus ada upaya untuk mengawasi dan menyelidiki aliran dana Rp 1,7 triliun yang sedianya dipakai untuk program revitalisasi. Langkah ini sangat mendesak, karena dana itu adalah uang negara, sehingga harus ada pertanggungjawaban yang transparan kepada masyarakat Indonesia, bukan hanya pada petambak.

Pembiaran terhadap persoalan di Dipasena akan berpotensi terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Hak para petambak dan karyawan perusahaan untuk mendapatkan kehidupan yang layak terampas. Tidak hanya itu, hak asasi anak-anak yang terlindungi dalam kovenan hak anak juga dilanggar. Kondisi tambak yang gelap gulita pada malam hari diantaranya mengganggu hak anak atas pendidikan.

Kita tentunya sepakat investor harus diselamatkan. Penyelesaian konflik di Bumi Dipasena harus bertumpu pada itikad menyelamatkan investasi besar, sekaligus menyelamatkan ekonomi kerakyatan. Petambak dan perusahaan adalah sama-sama investor yang mendanai operasional tambak, sehingga keduanya harus seiiring sejalan dalam potret yang utuh. Tanpa keadilan cara pandang terhadap sistem pola kemitraan, Dipasena akan menjadi “Potret Buram Pola Kemitraan” yang selalu dirundung konflik tak berkesudahan.

Dimuat di Lampung Post, Kamis 12 Mei 2010

 

Older Entries