lla Fadilasari

Tinggalkan komentar

 

ImageIla Fadilasari adalah jurnalis METRO TV di Lampung, sejak tahun 2003. Pernah menjadi jurnalis TEMPO News Room–Majalah, Koran, dan Tempo Interaktif–sejak tahun 1998 hingga tahun 2006, jurnalis Majalah TIRAS pada tahun 1997-1998, serta editor Rubrik Politik dan Investigasi di tabloid Sumber, Bandar Lampung (1999-2001). Ila Fadilasari juga mengajar di FISIP Universitas Bandar Lampung, dan aktif sebagai wakil ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) Nahdatul Ulama Lampung.

 

Aktif di dunia pers sejak masih mahasiswa. Pernah menjadi Pemimpin Redaksi SKM Teknokra Universitas Lampung, Pemimpin Redaksi Majalah Republica FISIP Universitas Lampung, dan Pemimpin Redaksi Majalah IJTIHAD PMII Lampung.

 

Nama asli sebenarnya hanya “Fadilasari”. Sejak ketika bergabung di Metro TV, menggunakan nama Illa Fahri. Tapi dalam pergaulan sehari-hari dikenal dengan nama “Ila Fadilasari”.

 

Merupakan alumnus program pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung jurusan Hukum Tata Negara. Sebelumnya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung jurusan Ilmu Pemerintahan. Karya yang sudah dipublikasikan: “Dipasena: Kemitraan, Konflik, dan Perlawanan Petani Udang, “Talangsari 1989, Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Peristiwa Lampung” dan Selamatkan Pasar Tradisional (penyusun). Ila  juga menulis sejumlah buku yang dikerjakan bersama-sama penulis lainnya. Dua buku lainnya dalam proses terbit.

 

 

 

Regulasi Pemerintah Daerah untuk Kemitraan

Tinggalkan komentar

Fadilasari 
Pengajar di FISIP Universitas Bandar Lampung

Konflik kemitraan kini tengah melanda ribuan plasma di PT Central Pertiwi Bahari (CPB). Petambak plasma mengklaim sudah ditelantarkan manajemen perusahaan sejak empat bulan lalu. Ribuan petambak kesulitan berbudi daya udang, yang sudah menjadi kerja sehari-hari selama bertahun-tahun. Sekitar 1.000 petambak sudah mengajukan pengunduran diri akibat imbas konflik inti plasma.

Konflik yang akar persoalannya merupakan masalah kemitraan belakangan diwarnai konflik antarplasma. Sejak Januari, setidaknya terjadi dua kali keributan di lokasi tambak yang berada di Kabupaten Tulangbawang tersebut. Kisruh kemitraan ini sudah sampai ke Ibu Kota negara, baik ke DPR RI maupun Komnas HAM.

Konflik kemitraan di CPB mengingatkan kita pada kisruh berkepanjangan yang tengah terjadi di pertambakan udang serupa, Dipasena, di Rawajitu Timur. Konflik yang mulai mencuat sejak 1998 itu telah menghempaskan Dipasena, yang pernah menyumbang devisa terbesar di dunia dari sektor nonmigas. Dikhawatirkan, konflik di PT CPB akan seperti Dipasena, tercerai dari investor dan petambak berbudi daya mandiri dengan hasil seadanya.

Kisruh memang selalu menghantui pola ekonomi kemitraan. Di sektor perkebunan, seperti karet dan sawit, konflik inti-plasma pun kerap terjadi. Padahal, pola kemitraan idealnya banyak menghasilkan keuntungan. Dari segi perusahaan yang bertindak sebagai inti, keuntungan di antaranya mendapatkan tenaga kerja tetap yang dapat dididik dan dilatih, plasma menjual hasil panen pada inti, pengembangan unit usaha, serta kemudahan memperoleh pinjaman bank.

Sementara dari sisi plasma, memperoleh keuntungan dengan terbukanya lapangan kerja yang luas, adanya pihak yang membiayai, mampu mengaplikasikan teknologi, dan kepastian hasil produksi.

Tujuan kemitraan adalah mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh di antara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, disebutkan para pihak yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk membuat perjanjian kemitraan dan membatalkan perjanjian bila salah satu mengingkari. Pelaku kemitraan pun berkewajiban untuk mencegah gagalnya kemitraan dan meningkatkan efisiensi usaha.

Lantas, mengapa konsep yang demikian baik harus berubah menjadi konflik, yang berujung dengan bubarnya hubungan kemitraan? Hal itu disebabkan terlalu dominannya inti dalam kemitraan. Dengan kemampuan teknologi dan klaim pendanaan, inti melakukan monopoli terhadap plasma, mulai dari monopoli harga kebutuhan budi daya, monopoli penentuan kualitas hasil panen, mark-up anggaran, proyek fiktif, dan manajemen yang tertutup. Hal yang paling fatal adalah kredit macet, yang selalu dituduhkan sebagai kemacetan dari plasma.

Akibatnya, plasma selalu merasa dirugikan dari sisi finansial. Dalam kasus Dipasena pada masa kepemilikan Sjamsul Nursalim, misalnya, setelah bertahun-tahun bekerja, utang petambak bukannya lunas, justru diklaim perusahaan semakin meningkat. Pola perhitungan utang dan hasil panen hanya diketahui oleh perusahaan, tanpa adanya transparansi.
Untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam pola kemitraan, salah satunya adalah memperkuat fungsi pemerintah daerah. Undang-undang maupun peraturan pemerintah belum secara lengkap mengatur hubungan kemitraan. Karena itu, pemerintah daerah harus punya aturan main sendiri, berupa regulasi yang mengatur tentang kemitraan.

Setiap perusahaan yang ingin menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat harus mampu menaati aturan tersebut. Pemerintah daerah harus dapat memastikan masyarakatnya akan aman dalam menjalin kemitraan, bukan semata-mata sudah merasa puas dengan datangnya si investor. Apalagi, perusahaan yang menjalin kemitraan dengan masyarakat sangat banyak jumlahnya bukan hanya di sektor perikanan.

Regulasi pemerintah daerah harus mengatur dan mengikat kedua pihak. Misalnya, bila inti tidak memiliki kemampuan dari segi modal dan tak mampu memenuhi skedul perjanjian kerja sama, harus ada solusi, apakah harus keluar dari sistem kemitraan atau harus bersinergi dengan pihak lain. Atau bisa dibentuk perjanjian baru, dengan catatan tidak merugikan kedua pihak. Dengan demikian, bila inti kesulitan pendanaan, kemitraan pun tidak terkatung-katung. Regulasi yang ada dapat menjadi acuan penyusunan PKS.

Sementara untuk memperkuat bargaining dan memudahkan hubungan kemitraan, plasma harus bernaung dalam sebuah lembaga yang berbadan hukum. Pola kerja sama harus dilakukan oleh kedua pihak, yaitu perusahaan inti dengan lembaga yang menaungi plasma, bukan dengan individu-individu.

Hal lain yang tak kalah penting adalah adanya lembaga independen yang mengawasi jalannya hubungan kemitraan. Lembaga ini bisa beranggotakan dari berbagai kalangan, seperti pemerintah daerah, akademisi, NGO, dsb.

Fungsinya, memastikan agar peraturan daerah tentang kemitraan dapat diterapkan dengan baik dan tidak ada penyimpangan, sehingga kemitraan tidak hanya selesai dan dianggap dapat berjalan sendiri setelah suatu perusahaan sudah ?membeli? suatu aset dan menjalin kerja sama dengan petani.

Sudah saatnya pemerintah daerah hadir dalam mengupayakan antisipasi dan menyelesaikan konflik. Bila sudah ada aturan yang jelas, kisruh perekonomian di Lampung diharapkan dapat selesai di daerah sendiri, tanpa harus melibatkan Pemerintah Pusat. Bagaimana pun pola kemitraan masih tetap dibutuhkan. Karena itu, perlu ada upaya preventif agar tidak selalu diwarnai kekisruhan yang membuat runyam.

Lampung Post, Rabu, 6 Maret 2013

Mewaspadai Konflik Komunal

Tinggalkan komentar

                                                            

Konflik komunal sudah menjadi bahasan sehari-hari di media massa, belakangan ini. Seolah menunjukkan, konflik antar kelompok di masyarakat, sudah menjadi fenomena yang biasa, dan omnipresent (hadir dimanapun). Meski sudah menjadi hal yang biasa, tetap saja konflik macam itu menjadi berita yang sangat menarik. Sebut saja perang antarwarga di Timika Papua, Sigi Sulawesi Tengah, hingga ke Bireun  Aceh. 

 

Propinsi Lampung, yang selama ini dikenal sebagai daerah yang “aman-aman saja”, belakangan turut serta menyumbang banyak cerita soal kekerasan komunal. Bahkan konflik, atau lebih tepatnya perang komunal di Lampung Selatan beberapa waktu lalu telah menyedot perhatian yang sangat luas, karena menimbulkan korban jiwa dan hancurnya rumah-rumah penduduk yang tidak sedikit.

 

Saat ini, ada beberapa potensi konflik komunal yang harus diwaspadai oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah. Diantaranya, pertama, pertarungan politik menjelang pemilihan kepala daerah, presiden, maupun legislatif. Proses pemilihan pemimpin, baik yang menjadi kepala daerah, presiden, maupun anggota legislatif, pasti akan menimbulkan gesekan di masyarakat. Gesekan bisa bermula dari konflik  internal parpol yang saling bersaing, maupun antar parpol yang saling bersiteru. Para tokoh dan kelompok yang ingin maju, pasti membutuhkan dukungan massa dalam kontestasi politik, yang berpeluang terjadinya kekerasan komunal.

 

Pilkada di Lampung, misalnya. Baru dalam tataran membahas jadwal  saja, sudah menimbulkan prokontra yang amat keras. Ada pihak yang menginginkan Pilkada digelar pada tahun 2013. Ada pula yang menginginkan pemilihan digelar pada tahun 2014 bersamaan dengan pemilu nasional. Pun tak sedikit menginginkan Pilkada digelar usai hajat nasional pada tahun 2015. Semua keinginan itu tentunya didukung oleh sejumlah alasan, berikut kepentingan masing-masing. Sehingga kapanpun Pilkada akan digelar, berpeluang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan elit, yang bisa berimbas (dengan membawa-bawa) masyarakat.

 

Kedua, sengketa lahan yang belum selesai antara masyarakat dengan perusahaan. Sekilas, konflik pertanahan tidak ada kaitan dengan konflik komunal, karena sengketa melibatkan masyarakat dengan pengambil kebijakan di perusahaan, maupun pemerintah daerah. Tapi sengketa ini bisa berubah menjadi komunal, bila perusahaan membenturkan para karyawan dan buruh, yang notabene adalah masyarakat setempat juga. Contoh kasus, pasca aksi pembakaran aset PT BSMI di Mesuji tahun lalu, ratusan karyawan perusahaan itu berunjuk rasa, karena kehilangan pekerjaan. Secara tidak langsung, aksi ini merupakan “serangan balik” pada kelompok yang melakukan aksi pembakaran.

 

Pendudukan areal di Register 45 Mesuji, adalah salah satu yang harus diwaspadai. Seperti kita tahu, ada keberatan dalam kelompok masyarakat adat setempat, karena lahan di daerahnya diduduki warga dari luar. Sebab menurut mereka,  areal itu sudah diserahkan pada negara, yang dikemudian dikelola oleh swasta. Pemerintah daerah harus menjaga jangan sampai konflik yang terjadi malah merembet antara kelompok masyarakat.

 

Ketiga, konflik inti plasma yang masih berlangsung di beberapa daerah. Sama seperti konflik sengketa tanah, konflik ini sebenarnya melibatkan inti (perusahaan) dengan plasma yang berjumlah ribuan orang. Perusahaan yang selalu ingin menguasai, bisa saja melakukan segala cara, termasuk dengan memecah belah kelompok plasma. Perusahaan akan mendekati atau bahkan menciptakan salah satu kelompok untuk meredam kelompok plasma yang kritis. Konflik antarplasma misalnya pernah terjadi di kalangan petambak Dipasena pada tahun 2000 lalu. Meski waktu itu skalanya tidak besar, namun peluang itu bisa saja membesar pada masa sekarang, dimana konflik komunal  sudah menjadi trend.

 

Keempat, penyelesaian konflik sebelumnya yang tidak tuntas. Aparat keamanan sepertinya selalu keder, untuk menangkap dan memproses hukum pelaku kekerasan, baik pelaku dalam arti faktor pemicu, maupun pelaku saat kekerasan sudah dalam skala komunal. Aparat khawatir, bila ada warga yang ditetapkan sebagai tersangka atau ditahan, akan muncul perlawanan dari masyarakat, dan kepolisian akan menjadi sasaran kemarahan massa. Tapi akibatnya, masyarakat akan semakin berani, melanggar hukum dengan cara kekerasan berkelompok. Ketika ada keluarga atau warga yang dirugikan, masyarakat akan menyelesaikan secara berkelompok, dengan asumsi, kekerasan yang dilakukan secara komunal, lebih efektif dan tidak akan tersentuh hukum.

 

Kelima, peran media massa yang menyebarkan informasi konflik. Banyak pemberitaan media massa yang cenderung bombastis, dan bagi sebagian kalangan justru malah menambah amunisi konflik. Apalagi media televisi yang kerap menayangkan aksi kekerasan perang antar kampung, dan membakar rumah-rumah penduduk. Hal tersebut bukan hanya membahayakan konflik itu sendiri, tetapi juga bisa menjadi “inspirasi” bagi warga lain,  bagaimana menyelesaikan masalah “secara mudah”.

 

Melihat begitu banyaknya peluang terjadinya konflik komunal, sudah selayaknyalah aparat keamanan bersama pemerintah daerah melakukan tindakan preventif. Kita tentunya tidak ingin, semakin hari masyarakat semakin menerapkan hukum rimba. Tapi tentu saja, langkah preventif aparat keamanan, tetap menghormati Hak Asasi Manusia.

 

 

Fadilasari

Pengajar di FISIP Universitas Bandar Lampung

 

(dimuat di Lampung Post, Sabtu 12 Januari 2012)

Damai dan Perang dalam Seuntai Janur

Tinggalkan komentar

 

Catatan atas konflik di Balinuraga, Lampung Selatan

 
“Mbak, coba pakai janur kuning. Supaya aman dan tidak menjadi sasaran amuk massa. Bisa minta ke kawan-kawan yang di depan,” seorang bapak menghampiriku yang tengah meliput persiapan massa yang hendak bentrok di Desa Balinuraga. Aku hanya tersenyum, tidak paham apa yang dimaksud. Si bapak menjelaskan, bahwa ribuan massa yang hendak mendatangi Desa Balinuraga, menggunakan identitas dengan memakai janur kuning. Janur bisa dikenakan di tangan sebagai gelang, di leher sebagai rantai, atau sebagai ikat kepala.

Aku sempat berpikir itu adalah ide yang bagus. Bagaimanapun, aku tentunya tidak ingin menjadi korban salah sasaran massa yang berjumlah ribuan itu. Atau bisa jadi, mereka tidak merasa nyaman dengan kehadiranku yang menyorongkan kamera handycamp saat aksi kekerasan berlangsung, meskipun dari jarak yang tak terlampau dekat. Seorang lelaki lalu menyerahkan janur kuning padaku. Seraya mengucap terima kasih, aku melipir pergi.

Tapi janur tak jadi kukenakan. Aku khawatir, dampak yang lain malah terjadi. Bisa jadi aku lolos dari amukan massa yang berasal dari satu pihak. Tapi kemungkinan aku malah jadi sasaran kemarahan massa dari pihak seberang, justru terbuka. Aku pasti disangka sebagai bagian dari kelompok lawan, yang datang untuk menghabisi mereka.  Sebagai jurnalis, aku ingin tetap berposisi di tengah. Cukuplah dengan mengantongi ID card, aku maju mendekati medan pertempuran.

Kenapa ID card dikantongi?  Semula, ID card sempat kukalungkan di leher, sebagai tanda, aku adalah jurnalis. Apalagi kehadiranku sebagai seorang perempuan  di lokasi konflik, tentu banyak menarik perhatian. Sejumlah aparat bahkan sempat menyuruhku menyingkir.  Saat keributan sudah hampir pecah, seorang pemuda desa yang mengendarai sepeda motor, seperti mengejarku. Dia minta agar ID cardku dilepas saja, supaya aman. Khawatir ada kawan-kawan yang tidak suka aksi itu diliput pers, begitu katanya. Alasan itu cukup masuk akal. Jadilah, siang itu… aku meliput peristiwa tersebut tanpa mengenakan ID card maupun janur kuning.

Tak terkatakan, sejumlah perasaan berkecamuk ketika meliput peristiwa itu.  Di saat aku tertegun kengerian melihat korban yang bergelimpangan, kulihat orang-orang disekitarku tertawa. Mereka sepertinya puas. Aku terpaku, antara bingung, heran, dan sedih. Di depan sana, aku melihat  rumah-rumah mengeluarkan asap dan api.

Semula, aku nyaris tak percaya akan terjadi perang sungguhan. Apalagi wajah ribuan orang itu tidak menyiratkan ketegangan. Ribuan massa—banyak yang menyebut massa mencapai 20 puluh ribu—datang secara bergelombang. Mereka berkumpul di sejumlah titik, dengan berbagai senjata tajam. Aku menyapa mereka dengan rileks, menggunakan bahasa setempat.  Saat aku menyorongkan kamera handycam dan tampil on came di tengah ribuan massa itu, mereka tak ragu mengangkat dan menunjukkan semua senjata tajam yang akan dibawa ke medan pertempuran. Aku juga sempat mengambil foto mereka memakai kamera ponsel.

Sejumlah warga yang kutanyai, mengatakan, mereka tengah bersiap hendak masuk ke Desa Balinuraga. Warga tak terima, anak gadis mereka dilecehkan pemuda seberang desa. Ada lagi yang mengatakan, tak terima karena hari Minggu kemarin, tiga warga mereka tewas dibunuh saat hendak meminta pertanggungjawaban pengobatan dari keluarga si pemuda.  Bahkan seorang diantaranya tewas dengan mengenaskan. Tidak ada gurat ketegangan di wajah mereka. 

Banyak diantara mereka saling bersenda gurau dan mengobrol dengan sesama rekan. Pun ketika kutanya macam-macam, tidak ada hal yang ditutupi. “Jam dua kami mau masuk ke Balinuraga, lagi nunggu kawan-kawan yang lain,” kata seorang pria yang berusia sekitar 40-an tahun. ”Sekarang yang penting bagaimana bisa menembus barikade polisi di depan. Kalau bisa tembus, kita bisa nyerang mereka,” ujarnya sambil membuang puntung rokok yang habis dihisap.  Obrolan terhenti, ketika ada rombongan warga dari daerah lain berdatangan dengan jumlah besar.

Pukul 13.00 siang, aku masuk ke rumah salah seorang penduduk, hendak numpang mengirim berita hasil liputan.  Kerumunan massa yang ada di rumah itu tidak keberatan. Justru mereka membantu menarik kabel laptop, untuk dicolokkan di kabel listrik yang berada agak jauh di dalam rumah. Laptopku memang harus dialiri listrik setiap kali akan digunakan, karena beterenya sudah ngedrop. Belum lagi 10 menit aktivitas itu berlangsung, di jalan sudah terjadi keriuhan.

Ternyata ribuan warga itu sudah mendapat perintah untuk berjalan menuju desa tetangga. Sejumlah pemuda kudengar sempat protes, karena waktu belum lagi menunjukkan pukul 14.00 siang. Tapi karena ribuan warga sudah merangsek maju, mau tak mau warga yang masih berkerumun di rumah-rumah, semua turun ke jalan.

Aku pun tak mau mengambil resiko. Cepat kubereskan peralatan liputan, dan buru-buru pergi dari tempat itu. Aku khawatir, bila peperangan terjadi, karena keasyikan mengirim berita, aku malah jadi korban salah sasaran. Duh, enggak deh.  Bersama massa, aku jalan beriringan. Sampai disitu, aku masih belum percaya, bahwa ini akan terjadi perang sungguhan. Apalagi kudapat kabar, aparat yang berjaga di depan sana ada sekitar 2000 orang, dalam posisi menyebar.

Sampai kemudian di depan sana kudengar suara letusan, yang disusul tebaran asap membubung ke angkasa. Korban berjatuhan. Rumah-rumah terbakar. Sebagian warga lari ke hutan-hutan untuk menyelamatkan diri.  Puluhan ribu massa kemudian keluar dari lokasi keributan dengan jalan beriringan, seperti berangkat tadi. Ada yang mengendarai sepeda motor. Gayanya seperti orang yang habis perang. Foto-foto tentang kekerasan yang baru saja terjadipun menyebar luas, baik melalui kamera ponsel, blackberry massager, maupun sosial media.

Bukan Perang Antarsuku

Beberapa hari setelah kerusuhan, aku sempat mengobrol dengan sejumlah  tokoh desa. Mereka menceritakan, sebenarnya konflik antardesa disana sudah berlangsung lama. Bukan semata soal anak gadis yang terlecehkan, atau soal tiga warga yang tewas dalam bentrok kemarin. Bukan pula soal kesenjangan ekonomi, atau kecemburuan sosial, seperti banyak diekspos media massa. Tapi soal hubungan yang tak harmonis sejak bertahun-tahun sebelumnya.

Warga Desa Agom tidak suka, penduduk desa tetangga sering bersikap kurang toleransi.  Pemuda desa sana pun kerap bertingkah bar-bar, dalam pergaulan sehari-hari. Sikap desa tetangga yang selalu ingin menang sendiri itu, tidak hanya dikeluhkan oleh warga Agom, tapi juga warga desa lainnya. Bukan hanya yang bersuku Lampung, tapi juga suku Jawa, Padang, Banten, dan sebagainya.

Perang antarwarga pada 27-29 Oktober lalupun, sebenarnya tidak terlalu tepat bila disebut perang suku. Karena perang suku, identik dengan perang antara dua suku yang berbeda. Tapi nyatanya, warga yang datang ke Balinuraga, berasal dari berbagai etnis yang bersatu. Seorang tokoh warga bersuku Jawa pun menegaskan, tak hanya orang Lampung yang berkepentingan atas Balinuraga tersebut.

Cerita soal kekerasan, bahkan sudah ada sejak 20 tahun silam. Pada tahun 1982, misalnya, akibat perselisihan warga Desa Sandaran dan Desa Balinuraga, warga Balinuraga membakar dua rumah warga Desa Sandaran. Tahun 2005 masyarakat Bali Agung di Kecamatan Ketapang membakar beberapa rumah penduduk di Desa Palas Pasmah.       

Pada 29 November 2011 masyarakat Balinuraga menyerang Desa Marga Catur yang mengakibatkan 10 rumah dibakar dan 27 rumah lainnya dirusak. Peristiwa itu dipicu penusukan terhadap seorang siswa SMP, saat ada acara organ tunggal di Desa marga Catur.

Lalu pada 24 Januari 2012, masyarakat Desa Napal yang beretnis Bali bersengketa dengan warga Desa Kota Dalam yang beretnis Lampung. Peristiwa itu dipicu oleh keributan antar pemuda desa soal lahan parkir. Mereka yang tidak terima lalu merusak dan membakar sejumlah rumah warga Kota Dalam. Aksi itu juga melukai sejumlah warga.  Aksi kekerasan itu dibalas dengan  turunnya ribuan orang dari Kota Dalam dan sekitarnya, yang membakar dan merusak sekitar 89 rumah penduduk Napal.

Namun, tentu tak semua cerita antara Agom dan Balinuraga melulu soal konflik. Kepala Desa Agom, Muchsin Syukur, menuturkan, warga dua desa sebenarnya saling membutuhkan. Warga Desa Agom, yang banyak memiliki pohon kelapa, kerap menjual janur pada warga Desa Balinuraga. Janur bagi warga Bali memang digunakan sebagai salah satu alat untuk peribadatan. Tanpa masyarakat Bali, janur di Desa Agom, tidak bernilai ekonomis. Paling hanya digunakan untuk membuat ketupat di hari raya, atau hiasan saat ada keluarga hendak menikah.

Ketika pak kades bercerita soal janur kuning itu, aku pun teringat pada kejadian saat bentrok 29 Oktober lalu, saat beberapa orang warga menyarankan aku mengenakan janur kuning. Oh, kenapa janur kuning yang selama ini sebagai “simbol pemersatu’ warga kedua desa justru dijadikan simbul pertempuran…?

Ketika bentrok di Dusun Napal, warga etnis Bali yang menyerbu Desa Kota Dalam pun menggunakan simbol yang sama, yaitu janur kuning. Warga etnis Lampung saat itu memilih mengenakan ikat kepala putih. Lalu, saat konflik di Desa Marga Catur. Ketika puluhan orang menyerbu desa itu, warga Marga Catur memasang janur kuning di depan rumah masing-masing, agar tidak menjadi korban amukan warga tetangga. Entah kebetulan atau tidak, beberapa rumah yang dipasang janur kuning memang luput dari pengrusakan, meskipun sempat dilalui massa yang marah.

Setahuku, janur kuning selama ini banyak digunakan sebagai tanda akan ada pesta pernikahan. Berarti, ada rasa sukur dan sukacita di balik makna dipasangnya janur kuning. Ornamen janur kuning dalam pernikahan ini berawal kebiasaan masyarakat Jawa, sebagai lambang pernikahan tersebut adalah upaya untuk mencapai rahmat Tuhan. Bila melintasi sebuah gang, dan disitu di pasang janur kuning melengkung, berarti warga yang tinggal di gang tersebut ada yang tengah menggelar pesta pernikahan.

Tapi ada juga “film janur kuning”. Sebuah film yang kerap diputar saat Soeharto menjadi presiden. Film itu menggambarkan perang pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Janur kuning dipakai sebagai lambang yang dikenakan para pejuang di lengan sebagai tanda totalitas untuk mengusir para penjajah. Nah, mungkin yang dimaksud warga mengenakan simbol janur kuning saat bentrok antarkampung kemarin, adalah untuk menghidupkan semangat, seperti di film janur kuning tersebut.

Siapapun kita, pasti sangat menyesalkan, mengapa masyarakat jadi bersumbu pendek. Kekerasan sudah seperti trend, atau bahkan menjadi gaya hidup dalam menyelesaikan masalah. Tren kekerasan atau biasa disebut konflik komunal memang bukan hanya terjadi di Lampung. Sebut saja perang antarwarga di Timika Papua, Bima, Sigi, hingga ke Bireun Aceh. Keributan terjadi di berbagai daerah. Tapi dari semua peristiwa itu, konflik di Lampung memang paling banyak mendapat sorotan. Bukan saja dari jumlah korban tewas yang begitu banyak, tapi tentetan kejadian yang begitu banyak.

Belum lagi bentrok di Lampung Selatan mereda, amuk massa kembali terjadi di Lampung Tengah, yang melibatkan warga Desa Buyut Udik dan Desa Kusumadadi, pada 8 November 2012. Meski tak ada korban jiwa, belasan rumah dibakar dan dirusak massa. Bentrokan di Lampung Selatan sendiri menewaskan 12 orang warga dari kedua belah pihak, serta membuat 400-an rumah warga terbakar serta dirusak.

Sebelumnya pada 12 September 2012, terjadi amuk massa pula di Jabung, Lampung Timur. Aksi itu dipicu oleh aksi main hakim warga desa yang mengeroyok pelaku pembegalan dari tetangga desa hingga tewas. Akbatnya lima warga terluka, dan belasan rumah dibakar. Pada Agustus 2012, saat bulan ramadhan, terjadi pula aksi bakar-bakar rumah di darah Natar, Lampung Selatan, dengan penyebab yang mirip dengan kejadian di Jabung.

Nama Lampung memang sudah sering disebut, sejak ada sekelompok warga datang ke DPR RI di Jakarta pada November 2011, yang melaporkan adanya pelanggaran HAM berat di Kabupaten Mesuji. Meskipun yang dimaksud dalam laporan sejumlah orang tersebut adalah daerah Mesuji di Sumatera Selatan, tak urung sejumlah kasus kekerasan di  Mesuji Lampung pun menjadi sorotan.

Seperti pembakaran aset perusahaan besar yang ada di sana, pembakaran kantor pemerintah kabupaten, dan terungkapnya kasus kekerasan aparat saat mengusir warga yang mendiami hutan lindung. Ditambah peristiwa perang warga di Balinuraga yang banyak menyita perhatian media massa, membuat nama “Lampung” sebagai daerah yang rawan konflik dan menyeramkan. Kondisi itu menyebabkan warga dari luar daerah menjadi takut untuk datang ke Lampung, karena streotif yang kadung negatif.

Konflik komunal yang sudah kerap terjadi di Lampung, ternyata tidak membuat aparat keamanan dan birokrasi jeli dalam melihat potensi konflik di masyarakat. Ketika terjadi dugaan pelecehan seksual terhadap dua gadis Desa Agom pada Sabtu sore 27 Oktober 2012, malam hari Kepala Desa Agom sudah datang ke rumah tokoh Desa Balinuraga dan kepala desa setempat. Kedatangan kepala desa itu untuk meminta pertanggungjawaban biaya pengobatan dari keluarga pelaku.

Peristiwa pada malam itu seharusnya sudah ditindaklanjuti aparat keamanan dan birokrasi di atas kepala desa. Apalagi, malam itu juga massa yang tidak terima datang ke Desa Balinuraga dan sempat terjadi keributan. Belum cukup, esok paginya massa datang lagi ke Balinuraga yang mengakibatkan dua orang tewas dari pihak penyerang. Siang harinya, massa lagi-lagi datang yang kembali berujung tewasnya seorang warga. Rupanya warga desa tetangga memang sudah mempersiapkan diri. Tewasnya tiga warga itulah yang membuat sekitar 20 ribu massa ingin melampiaskan kemarahan pada Senin, 29 Oktober 2012.

Ada banyak fase sebelum terjadi bentrok massal itu, bila aparat mau masuk ke dalamnya untuk mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan apalagi potensi konflik sudah ada sejak lama. Ketika kerusuhan pecah, tak pelak, aparat pun beralasan, mereka kalah jumlah, tak sebanding dengan massa yang berdatangan. Aparat terpaksa menyingkir, daripada terjadi konflik antara aparat dengan masyarakat. Kalau soal jumlah yang selalu dijadikan alasan, sampai kapanpun aparat tidak akan mampu melerai aksi massa.

 

Maraknya Konflik Komunal

Konflik komunal, sudah kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, terutama sejak runtuhnya Orde Baru, yang sering disebut sebagai masa demokratisasi. Konflik dianggap sebagai konsekuensi masyarakat yang majemuk, sehingga menjadi fenomena yang  omnipresent (hadir dimanapun). Sosiologi konflik meyakini bahwa masyarakat sesungguhnya disusun oleh relasi-relasi konflik. Konflik menjadi masalah yang destruktif mengguncang sinergitas sistem sosial ketika konflik berubah menjadi kekerasan.

Dalam berbagai peristiwa konflik, kerap tidak ada penyelesaian yang tuntas dari aparat penegak hukum. Aparat beralasan, bila pelaku ditangkap, akan memancing kerusuhan yang lebih besar. Namun hal itu mengakibatkan konflik komunal semakin leluasa terjadi, karena kekerasan yang dilakukan secara berkelompok, dianggap imun terhadap hukum. Pemerintah daerah dan penegak hukum sudah cukup puas, bila usai konflik, digelar perdamaian antara kedua belah pihak. Ikrar damai seolah menggantikan hukum dan menutup luka.

Propinsi Lampung, sejak menjadi daerah tujuan kolonisasi (belakangan disebut transmigrasi) tahun 1905, konflik baru mencuat belakangan ini.  Padahal Lampung yang berjuluk “Indonesia Mini” ini, terdapat banyak sekali suku (etnis) yang berdampingan. Penduduk beretnis Lampung sendiri bahkan bisa disebut “minoritas” dibanding suku pendatang. Ada penelitian yang menyebut, penduduk Lampung hanya 25 hingga 30 persen, dibanding warga pendatang.

Ketika pemerintah, baik pemerintah kolonial maupun pemerintah RI menetapkan Lampung sebagai daerah transmigrasi, tidak pernah ada penolakan dari masyarakat beretnis Lampung. Penduduk asli bahkan dengan sukacita memberikan tanah leluhur mereka pada pendatang. Mereka hidup berdampingan. Konflik atau ketidaksukaan pada beberapa pendatang tentu tak mustahil terjadi, namun tidak berkembang menjadi kekerasan.

Kebanyakan konflik komunal yang dipacu masalah kriminal. Sosiolog Novri Susan dalam bukunya Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer (2009), menawarkan tiga dimensi “fungsional dinamis” dari lembaga tata kelola konflik demokrasi. Salah satunya adalah mekanisme keamanan, yaitu upaya mengurung kekerasan terutama pada saat terjadi mobilisasi massa yang membawa tanda-tanda kekerasan. Aparat keamanan dalam hal ini petugas kepolisian menjadi penanggung jawab utama. Lembaga kepolisian harus memiliki kualitas dalam (1) memobilisasi aparat keamanan ke pusat-pusat mobilisasi massa, (2) menilai dinamika konflik dalam masyarakat sehingga penanganan dini bisa segera diciptakan untuk mencegah terjadinya eskalasi kekerasan, serta (3) melakukan persuasi terhadap massa yang telah menciptakan aksi kekerasan.

Masyarakat menjadi keras salah satunya karena hilangnya rasa percaya pada aparat keamanan. Mereka menganggap, bila menyerahkan suatu kasus kriminal pada aparat, prosesnya akan lambat ditindak lanjuti, dan belum tentu sesuai harapan. Dari pada berharap pada aparat yang belum tentu hasil kerjanya, lebih baik massa bertindak sendiri.

Kondisi ini makin diperparah lagi dengan sikap aparat birokrasi yang tidak dekat dengan rakyat. Mereka hanya berkutat pada urusan jabatan dan bagaimana cara meningkatkan jabatan. Mutasi birokrasi yang kerap dilakukan pemerintah daerah, misalnya, sering asal-asalan, tergantung kedekatan dan besarnya setoran. Sehingga birokrat yang muncul adalah pejabat yang doyan leyeh-leyeh dan mampu berdekat-dekat dengan aparat. Mereka merasa tidak begitu penting lagi urusan jabatan, apalagi pengabdian pada masyarakat. Kondisi ini membuat birokrasi semakin tidak peka terhadap keinginan masyarakat.

Konflik komunal sudah menjadi masalah yang serius di negara ini. Menyelesaikan konflik memang tidak mudah, apalagi bila sudah terjadi aksi kekerasan. Yang harus disadari pemerintah dan aparat keamanan, menyelesaikan konflik tidak bisa hanya dengan seremonial perdamaian. Perlu ada upaya pembauran untuk menyatukan kedua kelompok, sehingga mereka merasa satu kesatuan yang saling membutuhkan. Proses penyatuan itu akan memakan waktu yang tidak sebentar. Konflik tidak bisa ditutup dengan paksa tetapi harus dibicarakan dengan baik agar terselesaikan. Konflik bukanlah sesuatu yang berbahaya jika dapat ditangani dengan baik.

Diharapkan ke depan, janur kuning tidak lagi dijadikan simbol perlawanan dalam peperangan antarmasyarakat. Cukuplah janur kuning dipakai dalam hal hal yang berbentuk suka cita, yaitu pertanda ada pernikahan dan perlengkapan peribadatan.  Karena tidak perlu lagi ada perang antar warga di negeri sendiri.

(Fadilasari/ Illa Fahri, Jurnalis Metro TV di Lampung)

Mengawal Dana Revitalisasi Dipasena

Tinggalkan komentar

 

Fadilasari

Jurnalis, tinggal di Bandar Lampung

 

Kisruh ekonomi di lokasi pertambakan udang Bumi Dipasena belum juga selesai. Meski kini konteksnya berbeda, namun permasalahannya masih sama, yaitu mempersoalkan konflik antara pihak manajemen (inti) dengan petambak (plasma). Ketika tambak udang itu masih dikuasai pengusaha Syamsul Nursalim, konflik memuncak hingga produksi udang berhenti total, dan pengelolaan tambak dikuasai sepenuhnya oleh petambak.

Tuntutan utama petambak saat itu adalah transparansi hutang-hutang yang sudah dibayar dan jumlah hutang belum dibayar kepada manajemen, yakni PT Dipasena Citra Darmaja (DCD). Petambak resah karena bertahun-tahun menyetor udang ke pihak inti (perusahaan) sebagai kewajiban selaku plasma termasuk untuk membayar hutang, belakangan manajemen menyatakan hutang mereka justru melambung tinggi hingga ada yang mencapai Rp 1 Miliar. Padahal saat akad kredit di bank sepanjang tahun 1989-1990-an uang yang mereka pinjam hanya Rp 135 juta.

Tahap berikutnya, karena mengemplang hutang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, sejumlah asset Syamsul Nursalim selaku pemilik usaha PT Gajah Tunggal, disita Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), termasuk tambak Dipasena seluas 16.250 hektare di Lampung.  Saat menyita asset tersebut, pemerintah menaksir harga Dipasena senilai sekitar Rp 21 triliun. Namun belakangan, kondisi tambak yang hancur akibat pertambakan mandiri, menjadikan nilai tambak udang itu melorot.  

Dipasena pun dijual dengan harga murah kepada pemenang tender yaitu CP Prima Proteinaprima Tbk (CP Prima) yang tergabung dalam konsorsium Neptune pada tahun 2007. CP Prima mengambil alih asset PT Dipasena dengan harga Rp. 2,388 triliun atau jauh di bawah taksiran BPPN saat mengambil alih dari pemilik sebelumnya. CP Prima kemudian mengelola Dipasena melalui anak perusahaannya yaitu PT Aruna Wijaya Sakti (AWS).

Itupun konsorsium tidak perlu membayar seluruh harga tersebut. Mereka cukup menyetor dana senilai Rp 688 miliar secara tunai kepada negara. Sisanya, sekitar Rp. 1,7 triliun cukup dengan menunjukkan kemampuan keuangan dalam rekening penampungan atau escrow account. Dana dalam rekening pentungan itu  dimaksudkan untuk bantuan berupa hutang untuk  biaya hidup petambak, perbaikan sarana perusahaan dan tambak, serta memperbaiki saluran air.

Tapi ternyata hingga saat ini, proses revitalisasi baru dilakukan pada lima blok dari 16 blok yang ada, karena perusahaan kesulitan keuangan. Akibatnya, jadwal revitalisasi pun terganggu. Sebelumnya konsorsium Neptune berjanji akan melakukan revitalisasi selama 12 bulan untuk keseluruhan blok. Karena tidak mampu memenuhi target 12 bulan, target diperpanjang lagi menjadi 18 bulan yaitu hingga September 2011.

Di luar lima  blok yang sudah direvitalisasi disepakati untuk dilakukan semi revitalisasi dengan budidaya polikultur, yaitu menabur ikan dan udang yang dilakukan sejak 1 Maret 2010. Polikultur ini sebenarnya banyak ditentang petambak, karena tak sesuai peruntukan tambak, yang seharusnya untuk budidaya udang. Sementara semi revitalisasi yang dimaksud adalah perbaikan tambak dan infarastruktur tambak dilakukan dengan biaya dan gotong-royong para petambak.

Tambak plasma yang sudah direvitalisasi ternyata dananya didapat dari pinjaman pada bank atau dengan kata lain mereka memakai uang sendiri yang bersumber dari pinjaman bank yang berkisar antara Rp 126 juta hingga Rp 142 juta. Akibatnya, revitalisasi justru menambah hutang petambak. Belum lagi setiap petambak memiliki hutang sebesar Rp 20 juta yang merupakan warisan hutang saat tambak masih dimiliki manajemen Syamsul Nursalim.

Anehnya, dengan revitalisasi yang “mempertaruhkan” dana Rp. 1,7 triliun uang rakyat itu, pemerintah pusat justru adem ayem. Pemerintah terkesan enggan mengawasi dan mengaudit penggunaan dana revitalisasi. Uang sebesar itu sejatinya adalah milik negara karena bagian dari skema pembayaran hutang-hutang Syamsul Nursalim. Lebih celakanya, dana sebesar itu juga bagian dari hutang bangsa ini ke International Monetary Found (IMF) dengan bunga yang mencekik.

Semestinya kita terusik, kemana dana sebesar itu mengalir. Benarkah konsorsium pemenang tender telah menyalurkan dana tersebut sepenuhnya untuk revitalisasi tambak Dipasena? Sebab, jika dana sebesar itu standby di bank  semestinya revitalisasi tidak ada masalah. Revitalisasi bisa berjalan dengan cepat dan selesai sesuai jadwal yang disepakati.

Persoalan revitalisasi tambak Dipasena bukanlah terbatas masalah perusahaan inti dan petambak plasma. Kita, sebagai rakyat Indonesia, berhak tahu peruntukan dana revitalisasi. Menelusuri aliran dana itu pun tidak terlalu sulit. Kita bisa menyerahkan pada Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk mengaudit dan Petugas Pengawas dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dana tersebut.

Konsorsium juga harus transparan dan mempertanggungjawabkan ke publik. Penyerahan dana revitalisasi itu, tujuan awalnya, adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi negara melalui sektor eksport udang yang merupakan komoditas terbesar pada urutan kelima setelah minyak dan gas. Dengan baik hati, pemerintah menggelontorkan dana sebesar itu untuk memulihkan perekonomian sekitar 7900 petambak Dipasena. Asumsi pemerintah, jika ekonomi 7900 petambak membaik, karena sudah mulai berbudi daya udang, maka ekonomi negara pun terkerek. Dengan area tambak seluas itu, Indonesia bisa menjadi negara penghasil udang dan pengeksport udang terbesar di dunia. Udang-udang vanamei terbaik bisa dihasilkan dari tangan terampil petambak yang telah teruji. Devisa akan mengalir deras melalui sektor ini.

CP Prima yang dalam perjanjian internal konsorsium Neptune bertanggung jawab terhadap teknologi budi daya udang, berulangkali melalui media mengklaim bahwa revitalisasi telah selesai dan tanpa masalah. Dana revitalisasi diklaim telah habis dan bahkan perusahaan harus nombok. Kondisi ini seharusnya bisa mendorong pemerintah melalui BPK mengaudit dana revitalisasi. Benarkah dana sebesar Rp. 1,7 triliun telah habis dibelanjakan atau masih mangkrak di rekening penampungan. Semua fakta-fakta di lapangan, seperti kondisi tambak, fasilitas perusahaan hingga tingkat ekonomi petambak plasma bisa menjadi acuan untuk menyatakan revitalisasi tambak Dipasena telah selesai dan tidak ada masalah atau bahkan sebaliknya.

Aksi unjuk rasa yang digelar ribuan petambak Dipasena selama tujuh hari di lapangan Korpri Pemprop Lampung pekan lalu, merupakan salah satu upaya petambak untuk mengawal dana revitalisasi. Dan kewajiban untuk mengawal uang rakyat itu tidak bisa hanya diserahkan pada mereka saja, namun juga menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia.

 

Dimuat di Radar Lampung 21 Oktober 2010

Dipasena, Potret Buram Pola Kemitraan

Tinggalkan komentar

 

Fadilasari

Peneliti Independen Masalah Sosial dan HAM

Kekisruhan belum juga beranjak dari Bumi Dipasena. Tambak udang terbesar di Asia Tenggara yang memiliki potensi ekonomi luar biasa itu kembali “salah urus” dan terancam terbengkalai sepeninggal pemilik lamanya, Sjamsul Nursalim. Konflik berkepanjangan antara petambak plasma dan perusahaan inti ditengarai menjadi penyebabnya. Sejak akhir pekan lalu, PT Aruna Wijaya Sakti (AWS), yang kini mengelola tambak udang tersebut, menghentikan operasional. Seluruh aliran listrik yang merupakan penggerak usaha budidaya udang dimatikan.

Sejak Mei 2007 lalu tambak udang Dipasena diambil alih Konsorsium Neptune dari Perusahaan Pengelola Aset (PPA) seharga Rp. 2,3 trilyun. Konsorsium hanya diwajibkan membayar tunai Rp.688 milyar dan dana sisanya dalam bentuk rekening penampungan (escrow account). Harga itu jauh di bawah taksiran Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebesar Rp. 23 trilyun untuk menutupi hutang Bank Dagang Negara Indonesia milik Syamsul Nursalim yang dibekukan karena tak mampu membayar hutang pada pemerintah.

Dana yang tersimpan dalam rekening penampungan sekitar Rp. 1,7 trilyun itu, dikuasakan pada Konsorsium Neptune untuk memperbaiki tambak udang yang rusak parah. CP Prima sebagai anggota konsorsium, melalui PT Aruna Wijaya Sakti, bertugas mengelola uang negara untuk memperbaiki ekonomi 7900 petambak plasma dan mendongkrak produksi udang nasional. Saat mengambil alih Dipasena, investor berjanji akan melakukan revitalisasi selama 12 bulan untuk 16 blok tambak di Dipasena.

Tapi jadwal revitalisasi tidak selesai sesuai jadwal. Setelah beberapa kali diadakan perundingan, jadwal revitalisasi diperpanjang hingga September 2011. Hingga kini baru lima blok yang selesai direvitalisasi. Sementara blok lainnya sambil menunggu jadwal revitalisasi, dilakukan semi revitalisasi dengan budidaya polikultur, yaitu menabur ikan dan udang yang dilakukan sejak 1 Maret 2010.

Hubungan pola kemitraan antara inti dan plasma, dalam praktek bisnis seharusnya saling menguntungkan dan saling bahu membahu. Kedua belah pihak merupakan investor atas sebuah bidang bisnis yang mereka jalani, dan terikat dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Selama ini ada pemahaman keliru yang memandang petambak adalah “pekerja” atau buruh. Sebenarnya mereka juga adalah “pengusaha” yang membawa investasi.

Saat ini sedikitnya ada 3000 petambak plasma telah menandatangani akad Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dari tiga bank, yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Niaga Syariah. Setiap petambak meminjam uang bank untuk menggulirkan bisnis budi daya udang vanamei sebesar Rp. 126 juta. Artinya ada dana milik petambak sekitar Rp. 3,78 triliun yang dikelola perusahaan inti sebagai avalis. Nilai investasi itu lebih besar dibanding uang yang digunakan konsorsium Neptune ketika mengambil aset Dipasena dari PPA yang hanya Rp. 2,3 trilyun.

Sementara itu pemadaman listrik, otomatis telah mematikan budidaya udang plasma.Padahal selama ini, petambak mendapatkan listrik tidak gratis. Mereka harus membayar Rp. 300 ribu per bulan ditambah Rp. 7 juta lagi untuk satu kali siklus budidaya, jika tambak sudah diisi udang. Penundaan pembayaran sisa hasil usaha dan hutang bulanan plasma yang dilakukan oleh CP Prima telah berdampak luar biasa terhadap kehidupan petambak yang serta merta kehilangan pemasukan finansial. Dan yang lebih menyedihkan saat ini terjadi konflik horizontal antara ribuan petambak yang tergabung dalam Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) dan ratusan petambak yang disebut-sebut properusahaan.

Bila kita cermati, sebenarnya ada dua perputaran investasi di Bumi Dipasena yang jika dikelola dengan baik akan menjadi kekuatan ekonomi yang amat besar bagi Kabupaten Tulang Bawang dan Propinsi Lampung. Pertama adalah potensi investasi 7900 petambak yang bila diberdayakan mencapai lebih dari Rp. 9 trilyun. Kedua, tentunya adalah potensi yang dimiliki investor PT AWS yang sudah “bersedia” mengelola aset eks Dipasena.

Pemerintah harus segera turun tangan mengatasi kisruh di Dipasena dengan terlebih dahulu memahami konsep pola kemitraan secara benar. Beberapa waktu lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan sebenarnya pernah membentuk tim khusus untuk menyelidiki konflik di Dipasena itu, tapi hingga kini tidak jelas apa hasil kerja mereka.

Tak kalah pentingnya, harus ada upaya untuk mengawasi dan menyelidiki aliran dana Rp 1,7 triliun yang sedianya dipakai untuk program revitalisasi. Langkah ini sangat mendesak, karena dana itu adalah uang negara, sehingga harus ada pertanggungjawaban yang transparan kepada masyarakat Indonesia, bukan hanya pada petambak.

Pembiaran terhadap persoalan di Dipasena akan berpotensi terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Hak para petambak dan karyawan perusahaan untuk mendapatkan kehidupan yang layak terampas. Tidak hanya itu, hak asasi anak-anak yang terlindungi dalam kovenan hak anak juga dilanggar. Kondisi tambak yang gelap gulita pada malam hari diantaranya mengganggu hak anak atas pendidikan.

Kita tentunya sepakat investor harus diselamatkan. Penyelesaian konflik di Bumi Dipasena harus bertumpu pada itikad menyelamatkan investasi besar, sekaligus menyelamatkan ekonomi kerakyatan. Petambak dan perusahaan adalah sama-sama investor yang mendanai operasional tambak, sehingga keduanya harus seiiring sejalan dalam potret yang utuh. Tanpa keadilan cara pandang terhadap sistem pola kemitraan, Dipasena akan menjadi “Potret Buram Pola Kemitraan” yang selalu dirundung konflik tak berkesudahan.

Dimuat di Lampung Post, Kamis 12 Mei 2010

 

Polisi Razia Balap Motor Liar

Tinggalkan komentar

 

Kalianda, Lampung Selatan:  Kepolisian Sektor Kalianda, Lampung Selatan melakukan razia di sejumlah titik yang menjadi ajang balap motor liar selama bulan ramadhan. Razia itu dilakukan atas laporan masyarakat yang merasa resah dengan adanya aksi balap liar, yang dilakukan para remaja dan anak sekolah  setiap menjelang berbuka puasa.

 

Aksi balap sepeda motor liar itu biasanya dilakukan di lapangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan sekitaran Pantai Merak Belantung. Dalam razia tersebut, polisi berhasil mengandangkan 39 sepeda motor. “Sebenarnya pelaku aksi balap liar itu ada ratusan, tapi kami baru berhasilkan mengamankan 39 sepeda motor. Sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri,” kata Kapolsek Kalianda, Ajun Komisaris Polisi Effendi Koto, dalam ekspos yang digelar pada Minggu (21/7).

 

Selain merasa terganggu, warga khawatir aksi kebut-kebutan ini juga disusupi pemakaian obat terlarang dan minuman keras. Bahkan menurut laporan warga ke polisi/ balap motor liar itu telah menjadi ajang taruhan yang memakai uang.

 

Effendi Koto menambahkan, untuk memberikan efek jera sepeda motor ini rencananya akan dikandangkan selama satu sampai dua bulan, sehingga pelaku balapan liar tak lagi melakukan aksi kebut-kebutan. “ Para pelaku juga akan dikenakan berdasarkan undang undang lalulintas para pelaku bisa dikenai sanksi denda 2 juta dan kurungan 2 bulan penjara,” ungkapnya.

Rencananya aksi penertiban balap liar ini akan terus dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah di bulan ramadhan (ila)

Harga Daging Terus Melonjak

Tinggalkan komentar

 

Kalianda, Lampung Selatan: Harga daging sapi di pasar tradisional Kalianda, Lampung Selatan terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga membuat penjualan sepi akibat daya beli masyarakat berkurang.

 

Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kalianda, sudah mencapai 100 ribu rupiah per kilogram. Padahal saat sebelum puasa harga daging berada di kisaran 80 ribu rupiah per kilogram. Harga diperkirakan akan terus naik jelang hari raya Idul Fitri mendatang.

 

Menurut salah seorang pedagang, Ediyanto, kenaikan harga ini sudah terjadi mulai dari rumah potong hewan dan peternak. Kondisi ini membuat para pedagang di pasar terpaksa harus menaikan harga agar tidak merugi. “Sebagian pedagang mengurangi barang dagangannya karena sepinya pembeli,” katanya.

 

Pedagang daging lainnya, Manto, mengeluhkan sepinya pembeli. “Mudah-mudahan penjualan daging bisa meningkat kembali jelang hari raya idul fitri nanti,” harapnya.

 

Kenaikan harga daging selain dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak sebelum bulan suci ramadan, juga sulitnya mendapatkan pasokan daging. saat ini para pedagang hanya mau menjual daging sapi lokal dan menolak menjual daging import yang rencananya akan didatangkan oleh pemerintah dari Australia (ila).

Ratusan Aparat Diturunkan ke Register 45 Mesuji

Tinggalkan komentar

 

Mesuji: Ratusan aparat gabungan dari Polri dan TNI diterjunkan ke Kabupaten Mesuji untuk membantu melakukan operasi penertiban kawasan Register 45 Sungai Buaya. Mereka akan menjadi bagian dari sosialiasi hingga pengusiran ribuan perambah dari kawasan hutan yang kini menduduki lahan.

 

Tim gabungan yang terdiri dari Satuan Brigade Mobil Polda Lampung dan TNI ini sudah tiba di posko operasi penertiban yang tidak jauh dari kawasan Register 45, Sungai Buaya, Sabtu (20/7) kemarin. Mereka akan membantu Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Hutan, jika para perambah menolak dan melawan saat ditertibkan.

 

Kedatangan ratusan aparat keamanan ini membuat kawasan Register 45 yang kini diduduki 17. 478 jiwa dengan  jumlah kepala keluarga mencapai  6.614,  kembali memanas. Ribuan perambah di kawasan hutan yang disengketakan ini mulai bersiaga dengan berbagai senjata tajam dan tombak. Mereka berjaga untuk mengantisipasi adanya pihak keamanan yang masuk ke hutan register.

 

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mesuji, Muni, mengatakan penertiban akan diupayakan melalui jalur damai tanpa kekerasan. “Petugas akan menyebar seruan dan surat perintah pengosongan terhadap areal seluas 30 ribu hektar lebih ini,” katanya.

 

Operasi penertiban kawasan register 45 sungai buaya akan digelar hingga dua hari menjelang lebaran. Tim mentargetkan seluruh perambah akan dikeluarkan dari kawasan hutan dan dikembalikan ke daerah asal mereka (ila).

Mengatasi Kesedihan Saat Buah Hati Berpulang

Tinggalkan komentar

 

Angka kematian bayi hingga saat ini masih tinggi. Bayi adalah makluk kecil yang masih mudah terkena serangan penyakit. Dia bisa meninggal karena penyakit bawaan, atau penyakit yang diderita setelah lahir. Dulu, aku tidak pernah menduga bahwa anakku akan meninggal dalam usia yang teramat muda, 2 bulan 10 hari. Meskipun saat itu seorang perawat yang menyambut anakku di ruang UGD mengatakan, untung anaknya cepat dibawa ke rumah sakit, kalau enggak “bisa lewat”…. Aku hanya tersenyum mendengar kata-katanya. Aku yakin sekali, sebagai anak manusia, bayiku tidak akan mudah begitu saja mati. Dia punya daya tahan, apalagi dia tidak memiliki penyakit bawaan.

Bayiku yang bernama Alvin Rafa saat itu menderita batuk, yg dlm bahasa kedokteran disebut “Bronchohiolitis”. Sekujur tubuhnya, mulai dari badan, muka, hingga bibir, membiru bila batuknya akan datang. Dan malam itu, kubawa dia ke rumah sakit karena napasnya tiba-tiba sesak. Mukanya, terutama pelipis dan kening, kulihat membiru. Napasnya tersengal-sengal.

Itu adalah kali kedua Alvin dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya dia sempat pula dirawat di rumah sakit itu karena pada suatu tengah malam, kudapati dia seperti orang tengah mendengkur keras. Suaranya memenuhi ruangan, bahkan rumah kecil kami. Alvin saat itu menderita batuk, dan sudah dua kali ke dokter. Waktu itu Alvin sempat dirawat lima hari di ruang Neonatal Care Unit.

Ketika pulang dari RS, kulihat belum ada perubahan. Alvin yang saat itu berusia 40 hari, masih batuk. Ketika kutanyakan pada dokter yang merawat, untuk menyembuhkan batuk pada bayi memang membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar tiga bulan. Aku sempat heran ketika itu, karena saat kami pulang dari RS, tidak ada obat yang diberikan, ataupun resep yang musti ditebus.

Ketika Alvin dilarikan ke RS untuk kedua kalinya itu (selang 18 hari kemudian, dan dalam jangka waktu itu kami sempat membawanya dua kali ke dokter spesialis), ternyata Alvin tak boleh lagi masuk ruang NICU, karena usianya sudah lebih dari 40 hari. Dia harus dirawat di ruang anak. Tapi saat itu ruang anak sedang penuh. Jadilah kami keliling rumah sakit pada tengah malam itu, dengan menyewa ambulance. Ada rumah sakit yang menyatakan sedang tidak ada dokter praktek, ada yang menyatakan tidak ada ruang ICU anak, dsb.

Singkat cerita, akhirnya kami diterima di sebuah rumah sakit swasta. Dokter yang memeriksanya menyarankan agar Alvin masuk ruang ICU alias Intensive Care Unit. Sampai disini, aku masih saja berprasangka baik. Kukira dia harus masuk ICU karena semua aktivitas organ tubuhnya harus dipantau secara prima, karena dia masih bayi, dan tidak bisa menyatakan apa yang sedang dikeluhkan.

Untuk bisa dirawat di ruang ICU, kami harus membayar Rp 4 juta sebagai jaminan. Kebetulan saat itu suamiku membawa uang Rp 1 juta. Sisanya, yang Rp 3 juta, kami berjanji akan membayarnya dalam tempo dua hari, setelah menandatangani surat pernyataan kesanggupan di atas materai.

Ternyata Alvin melepas nyawanya di ruang ICU tersebut. Setelah dirawat selama delapan hari, Alvin kritis, lalu meninggal. Aku kaget bukan kepalang. Tak percaya. Oh, itukah yang namanya takdir. Takdir adalah sebuah ketetapan tuhan, meskipun tak masuk akal.

Ini beberapa tip mengatasi kesedihan yang pernah kualami.

  1. Apapun penyebabnya, takdirlah penentunya

Sakit memang, harus menerima kenyataan itu. Tapi apa boleh buat, kalau tuhan sudah berkehendak, atas nama takdir, semua bisa terjadi. Mengikhlaskan memang sulit, tapi perlahan-lahan harus diupayakan. Sering bergeraknya waktu, rasa sedih perlahan akan terkikis, asalkan kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Jangankan kita manusia biasa, nabi Muhammad pun meneteskan air mata ketika puteranya meninggal.

2. Selalu ingat kepada Allah

Seperti dikatakan di atas, semua adalah kehendak tuhan. Meskpun pedih, usahakan untuk tidak membanding-bandingkan nasib kita dengan orang lain, baik itu saudara, teman, ataupun tetangga. Setiap orang ada jalan hidup dan suratan masing-masing. Ada kalimat teman saya yang sangat membekas di hati, yaitu: Kita adalah orang-orang rugi yang diuntungkan. Rugi karena kita dipisahkan dari orang yang dicintai. Diuntungkan karena tidak semua orang mendapat rahmat seperti itu. Jadi, tetaplah selalu mengingat dan mendekatkan diri pada Allah. Buatlah hati-Nya luluh dengan ketegaran hati anda menghadapi musibah. Rajinlah sholat termasuk sholat sunat, wirid, dan membaca Al Qur’an.

Pengalaman saya, shalat berjamaah di masjid, membuat hati terasa lapang. Karena  saat itu akan muncul perasaan, bahwa tidak hanya saya yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah, tapi juga puluhan atau bahkan ratusan umat manusia lainnya yang sedang bersama-sama saya sholat berjamaah. Saya sampai menangis saat mendengar takbir menggema ketika sholat hari raya di lapangan, tak lama setelah kematian Alvin. Ah, betapa kecilnya umat manusia, kata benak saya ketika itu. Hingga tak aneh, anakku bisa diambil-Nya.

3. Anak yang meninggal adalah tabungan (pahala) bagi orang tuanya di akherat.

Dulu sebelum anak meninggal, aku tak pernah mendengar kalimat itu. Maka ketika ada seorang kawan yang menyatakannya, aku sempat terkesima. Benarkah? Dan setelah kucari-cari, ternyata sumbernya kuat juga. Diantaranya diriwayatkan Bukhari-Muslim, Rasulullah saw pernah berkata pada seorang perempuan. “Tiada di antara kalian perempuan yang ditinggal mati tiga anak-anaknya kecuali ketiga anak tersebut menjadi penghalang (hijab) bagi perempuan itu dari api neraka.  Seorang perempuan bertanya, “Kalau dua orang anak?” Jawab Rasul, “(Ya) dan dua orang anak.”

Hadis di atas hanya menyebutkan sampai dua orang anak saja. Bagaimana kalau satu anak saja yang meninggal? Seandainya waktu itu ada perempuan lagi yang menanyakan “Bagaimana jika yang meninggal satu anak saja?”, kemungkinan besar Rasul juga akan mengiyakan. Artinya bilangan dua  itu tidak menjadi batas. Dalam kontek yang sama, dalam hadist lain yang diriwayatkan al-Nasa’iy, Rasulullah berkata : “Tidakkah menggembirakanmu, bahwa kamu kelak akan melihat anakmu membukakan pintu sorga dan berjalan   menjemputmu?”.

Dalam lain, Riwayat Muslim, diceritakan ada seorang bernama Abu Hissan, yang dua anak laki-lakinya meninggal. Abu Hissan ini dekat dengan Abu Hurairah, hingga ia  menganggap Abu Hurairah itu sebagai juru bicara Rasul yang senantiasa membawa kabar dari tentang Rasul. Setelah musibah meninggalnya dua anaknya itu, Abu Hissan meminta Abu Hurairah agar memberinya hadist-hadist Rasulullah yang menghibur orang-orang yang lagi berduka cita karena keluarganya meninggal.

Lantas Abu Hurairah berkata (dengan terjemah bebas begini), ” Anak-anak kecil mereka adalah anak-anak kecilnya sorga.” Maksudnya, anak-anak yang meninggal masih kecil akan menjadi penghuni sorga, dan tak akan meninggalkannya. “Salah satu mereka (anak-anak kecil penghuni sorga itu) akan menemui orang tuanya. (Setelah ketemu) dia memegangi kuat-kuat baju orang tuanya, tak akan melepaskannya sampai Allah memasukkannya bersama kedua orang tuanya ke dalam sorga.”  Hadits-hadis ini aku kutif dari situs www.pesantrenvirtual.com

Tentu saja yang namanya tabungan atau celengan, bukanlah penentu segalanya. Dia hanya sebagai penolong saja. Andai pahala kita di dunia ini cukup memadai, ditambah pahala dari sang tabungan, maka kita akan sangat terbantu untuk lolos dari api neraka. Lain halnya bila dosa kita terlalu banyak, bantuan dari sang tabungan, tentu belum bisa membantu. Kita masih harus dipanggang lebih dulu di api neraka. Hikmah hadist tersebut, tingkatkanlah amal ibadah anda, karena anda sudah punya “modal” di akherat. Ayo, jangan kecewakan anak anda yang sudah menunggu disana!

4. Sampaikan uneg-uneg anda pada orang terdekat yang mengerti anda.

Ini sangat penting, untuk melepaskan beban di pikiran anda agar tersalurkan secara positif. Tidak pada semua orang anda bisa menumpahkan perasaan itu. Pilihlah dan kenali pribadi dan sejauh mana kedekatan dengan anda. Orang dekat itu bisa suami, ibu kandung, adik atau kakak kandung, dsb. Semua orang yang bertemu dengan anda pasti akan mengatakan supaya anda ikhlas, sabar, tawakal, dsb.Tapi kebanyakan kata-kata itu klise belaka (hiks, sori), sekedar untuk menyatakan simpati atau bahkan basa basi.

Hingga tak jarang, mendengar kata-kata itu membuat kita justru menjadi jengkel dan marah, seolah kita tidak mengerti agama (hehe). Dulu, saya bisa bebas berkata-kata pada ibu saya, yang selama 40 hari pertama saya minta mendampingi saya di rumah (ibu saya tinggal di kampung). Selama 40 hari itu bahkan saya tidur dengan ibu saya. Kami sering membahas kebiasaan dan rutinitas yang dilakukan saat sang bayi masih ada.

Apapun yang saya katakan, selalu disambut ibu saya dengan ringan dan tawa. Kadang kami nangis bersama, tapi kemudian tertawa bersama, menertawakan kecengengan itu. “Udah ah, jangan nangis, ingat kan ada bukunya, Laa Tahzan, Laa Tahzan,” begitu kata ibu saya, menyebut judul sebuah buku agama yang artinya “Jangan Bersedih”, yang amat saya suka. Ibu saya pernah berkata, bahwa kesedihannya dua kali lipat dari kesedihan saya. Kalau saya, kesedihan hanya karena karena memikirkan anak. Sedangkan ibu, sedih memikirkan cucu, dan memikirkan anaknya (saya). Saya bersama ibu jadi rajin membaca buku agama, untuk saling menguatkan hati.

5. Bukan anda sendiri yang mengalaminya

Seperti disebutkan pada awal tulisan ini, angka kematian bayi itu masih tinggi. Artinya, kasus kematian bayi bukan sesuatu yang langka. Ada banyak orang tua yang mengalami hal sama dengan anda, kehilangan sang buah hati. Bahkan ada kalanya kehadiran sang buah hati itu setelah sudah bertahun-tahun ditunggu. Ketika dia hadir, duka itupun menyergap. Berkacalah pada pengalaman orang lain. Dulu ketika aku dirundung duka, aku banyak bertemu, baik secara langsung maupun melalui media jejaring sosial, dengan teman-teman yang senasip. Ternyata banyak sekali orang, termasuk teman dekat, yang mengalami kejadian seperti saya, bahkan kejadiannya lebih tragis.

Waktu itu aku beberapa kali menulis status di facebook tentang anak yang berpulang. Ternyata banyak menanggapi, dan menyatakan kejadian itu pernah pula menimpa mereka. Misalnya ada orang kawan lama yang mengatakan dua anaknya–yang pertama dan kedua– meninggal, ada yang dua kali keguguran lalu punya anak dan meninggal. Ada pula yang anaknya tiga orang meninggal, bahkan ada pula yang empat anaknya meninggal. Tentu, “berkeluh kesah” dengan orang tua seperti mereka sangat banyak mendapat masukan, bagaimana cara mereka mengisi hari-hari penuh duka dan mengatasi kesedihan.

6. Jangan saling menyalahkan

Kehilangan buah hati adalah kesedihan yang sangat dalam bagi kedua orang tuanya. Terlebih lagi bagi sang ibu, yang sudah mengandung selama sembilan bulan. Dan bisa jadi, si ibu menjalani kehamilan yang tidak sehat, seperti harus mual muntah yang berkepanjangan, tubuh selalu lemas, pendarahan, flek-flek, dan sebagainya, sehingga harus istirahat di tempat tidur (bedrest).. Kehamilan yang lemah, lalu berakhir dengan meninggalnya sang anak, tentu membuat jiwa makin terguncang.

Tidak perlu saling menyalahkan diantara orang tua. Misal, ibu menyalahkan  si bapak, karena dianggap kurang perhatian pada anak semasa hidup, lambat membawanya ke rumah sakit, atau tidak mampu membiayai pengobatan yang mahal. Si bapak jangan pula menyalahkan ibu dengan kalimat tidak becus merawat bayi, kurang menjaga kesehatan selama hamil, atau bahkan tidak menghendaki si anak lahir ke dunia. Semua tudingan itu akan semakin menyakitkan hati masing-masing, penuh penyesalan yang tak berkesudahan, hingga memperpanjang masa duka.

Saya sering mendengar bagaimana kematian anak justru makin merekatkan hubungan suami istri dalam suatu keluarga. Teman saya, seorang laki-laki, mengaku semakin cinta dan sayang pada istrinya ketika seorang anak mereka meninggal. Dia mendampingi sang istri pada hari-hari penuh duka, menguatkan hati, sehingga cintapun semakin kuat. Padahal sebelumnya, teman saya ini kerap “melirik” perempuan lain.

Atau menurut pengakuan teman saya seorang perempuan, bahwa dia dan suami sebenarnya menikah tanpa didasari cinta. Teman saya itu punya pacar, dan mereka sudah hampir mereka. Keduanya kerap bertengkar, karena masing-masing adalah pribadi yang keras. Tapi sejak anak sulung mereka meninggal, pribadi mereka masing-masing menjadi melunak, saling membutuhkan, dan makin merekatkan kasih sayang. Setiap kali ada pertengkaran dan terlontar rasa ingin bercerai, mereka langsung ingat, bahwa mereka telah “disatukan” oleh rasa kehilangan buah hati yang amat menyakitkan.

7. Berikanlah semua perabotan bayi anda pada orang lain

Perabotan bayi seperti baju, celana, bedong, popok, kaus tangan, kaus kaki, perlak, selimut, dan sebagainya, amat sangat menyiksa untuk dipandang bila sang buah hati telah tiada. Pikiran akan melayang kemana-mana melihat perabotan yang tidak ada lagi “pemiliknya”. Begitu pula bila ada pakaian yang belum sempat dikenakan, baik hadiah dari orang lain atau beli sendiri, kelak akan ada pikiran: harusnya anakku cantik atau ganteng sekali, saat memakai baju ini atau baju itu. Semua perabotan itu akan mengingatkan pada kenangan yang amat pahit.

Karena itu, “enyahkanlah” semua perabotan itu dari pandangan anda, atau bahkan dari rumah anda. Memberikan pada orang lain yang lebih membutuhkan, akan lebih terasa menyenangkan. Bukankah untuk sementara anda tidak membutuhkan perabotan itu. Atau berikan sebagian saja, perabotan yang kecil-kecil. Lemari pakaian atau boks bayi, bisa saja tetap anda simpan untuk anak yang akan lahir berikutnya. Atau bisa saja tidak memberikan pada siapapun semua perabotan bayi anda, dengan syarat simpanlah pada tempat yang cukup kukuh dan tidak mudah anda buka-buka, terutama pada tiga bulan pertama kehilangan tersebut.

Saya dulu memberikan semua perabotan Alvin, termasuk pakaian yang belum pernah dia pakai. Apalagi saat Alvin lahir, kakaknya, Aliza, masih berusia 1,7 tahun. Dia masih membutuhkan banyak bedong sebagai alas ngompol saat tidur di malam hari. Bayangkan, bila Aliza memakai bedong yang biasa dikenakan Alvin, bagaimana perasaan saya melihatnya. Tapi lemari pakaian pemberian adik saya, boks bayi, dan bath up bayi, tidak saya berikan pada orang lain.

8. Simpanlah segala sesuatu yang berkaitan dokumen bayi anda

Mungkin anda masih membutuhkan kenangan terhadap bayi yang meninggal, dengan asumsi, nanti bila kesedihan sudah mereda, anda ingin kembali melihatnya. Kenangan itu bisa berupa foto, video, akta kelahiran, surat keterangan kelahiran, atau hasil rontgen saat di rumah sakit. Simpanlah semua dokumen itu rapat-rapat, atau bila perlu, titipkan terlebih dahulu pada keluarga lain. Nanti bila emosi dan kesedihan anda sudah stabil, anda bisa mengambilnya lagi sebagai kenangan.

9. Persibuk diri dengan aktivitas, jangan mengurung diri

Berbahagiakan bagi ibu yang bekerja atau mempunyai pekerjaan di luar rumah. Pekerjaan bisa menjadi hiburan yang amat besar. Ibu bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan kerja, mengeluarkan energi negatif kesedihan menjadi energi positif di tempat kerja. Fokuskanlah pikiran pada pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk, atau tambahlah beban kerja anda. Tentu saja dengan tetap memperhitungkan aspek kesehatan.

Misal, bila anda seorang pegawai yang kerja hingga pukul dua sore, tak ada salahnya di rumah melanjutkan pekerjaan lain lagi dengan membuat bisnis membuat kue, katering, bertanam bunga, dan sebagainya, yang tentunya sesuai minat dan kemampuan.

Bila anda hanya seorang ibu rumah tangga, carilah pekerjaan yang dapat mengisi waktu anda secara padat. Ada teman saya yang ikut bisnis online dari rumah. Keinginannya yang kuat untuk menghilangkan kesedihan membuatnya amat serius menekuni pekerjaan itu, hingga dia terbilang sukses dalam bisnis tersebut. Dalam tempo dua tahun, penghasilannya justru mengalahkan gaji suaminya yang seorang PNS golongan menengah.

Sedang saya sendiri, saat ditinggal Alvin, memfokuskan diri menulis buku, dan memikirkan materi buku itu setiap hari siang dan malam. Saking sibuknya, pada hari ke 120, saya baru sadar, kalau peringatan 100 hari Alvin sudah lewat. Padahal rencananya kami akan menggelar Yasinan dan mengundang para tetangga. Alhamdulillah, buku setebal 300 halaman lebih itu, bisa saya selesaikan dan terbit dalam tempo enam bulan.

Tidak ada salahnya anda dan suami berjalan-jalan, berlibur, rekreasi ke kota lain, menginap di cottage atau hotel, untuk menyenang-nyenangkan hati. Intinya, jangan sampai mengurung diri dan larut dalam lamunan. Banyak ibu yang stres hingga sakit berkepanjangan, bahkan ada pula yang kemudian menyusul sang bayi, karena tidak mampu mengatasi kesedihan.

10. Tidur di “ruang terbuka” membuat lebih leluasa bernapas

Pada hari-hari pertama kematian anak anda, cobalah untuk tidur di tempat terbuka dan luas. Misal di ruang tengah rumah, ruang tamu, dan sebagainya. Tidur dalam kamar yang sempit, apalagi terkunci dan tertutup rapat, membuat pikiran bisa sumpek dan otak seolah terkunci dalam kesedihan. Dulu aku selama beberapa hari tidak bisa tidur kamar, dan merasa sangat nyaman tidur di ruang tengah rumah orang tua saya. Kebetulan rumah orang tua di kampung (Alvin dimakamkan di kampung), cukup besar. Aku tidur bersama ibu di “ruang terbuka” itu. Sedangkan Aliza dan papanya tidur di kamar.

Itulah sedikit tip dan trik mengatasi kesedihan saat buah hati berpulang, yang pernah ku alami. Tentu masih banyak cara lain yang bisa menghibur hati, tergantung situasi dan kondisi anda Intinya, yang paling utama adalah memfokuskan fikiran bahwa semua itu adalah kehendak tuhan yang tidak bisa dilawan. Bila pikiran itu anda yakinkan dalam hati, apapun cara anda melepaskan diri dari duka, pasti akan berujung bahagia. Ingatlah, anak hanyalah titipan tuhan. Kapan saja Dia mau mengambilnya, tidak memerlukan persetujuan anda. Kuatkan hati anda agar lulus dari ujian yang sangat berat itu, karena sesungguhnya ujian adalah cara tuhan menyeleksi kadar keimanan dan menambah kebahagiaan hambanya.

Entri Lama